Jumlah koperasi di Indonesia kini menyentuh 224.256 unit per semester I 2026, lonjakan yang sebagian besar ditopang oleh pembentukan masif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dari total itu, lebih dari 75.000 adalah koperasi desa, disusul sekitar 72.000 koperasi konsumen, 31.000 koperasi produsen, dan 19.000 koperasi simpan pinjam. Impresif di atas kertas.
Hanya saja, ada yang mengganjil. Kementerian Koperasi sendiri mengakui belum punya penghitungan resmi soal berapa besar kontribusi masing-masing jenis koperasi terhadap perekonomian nasional. Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Herbert H.O. Siagian bilang terus terang bahwa pengukuran itu lebih tepat dilakukan BPS karena berkaitan dengan indikator makroekonomi. "Terkait kontribusi terhadap perekonomian nasional, kami di Deputi Pengawasan belum melakukan perhitungan terhadap hal tersebut. Kemungkinan pihak BPS yang secara terstruktur mengukur hal tersebut," ujar Herbert. Bukan kalimat yang menggembirakan dari institusi yang mengawasi sektor ini.
Kalau pun ada estimasi, Herbert memperkirakan koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) masih menjadi kontributor aset terbesar. "Namun kami bisa memperkirakan, khususnya terkait aset, KSP/KSPPS memiliki aset terbesar dibanding jenis koperasi lainnya," katanya. Logikanya mudah dipahami: bisnis jasa keuangan secara alamiah mengakumulasi aset lebih besar ketimbang koperasi produsen atau konsumen. Kopdes Merah Putih yang kini mendominasi struktur numerik? Herbert tegas: kontribusinya belum terasa karena masih dalam fase awal operasional.
"Fase awal" bukan sekadar basa-basi. Pemerintah masih sibuk membangun fondasi, menyusun model bisnis, menggalang permodalan, mendorong partisipasi anggota. Tiga hal itu disebut Herbert sebagai fokus utama saat ini. Kopdes Merah Putih memang dirancang ambisius, dengan konsep jaringan antardesa yang terhubung secara digital dan membentuk rantai distribusi nasional. Targetnya, 15.845 koperasi desa siap beroperasi pada Agustus 2026.
Untuk mendorong ekosistem digital itu, Kemenkop bersama PEBS FEB Universitas Indonesia menggelar Hackathon Digital Cooperatives 2026. Kompetisi berskala nasional itu menjaring ratusan tim dengan tema "Membangun Masa Depan Koperasi melalui Inovasi Digital." Tiga pemenang yang terpilih setelah proses kurasi ketat: Tim Daulat-Pramana AI (juara pertama), Tim JJJ Labs dengan simulasi koperasi (juara kedua), dan Tim Koplink yang menggarap platform orkestrasi rantai pasok lokal untuk 15.845 koperasi desa (juara ketiga). Pertanyaannya, berapa lama solusi digital semacam ini butuh waktu sebelum benar-benar terasa dampaknya di lapangan?
Di luar narasi resmi pemerintah, ada pelajaran dari lapangan yang agaknya lebih jujur. Koperasi Khairu Ummah Grup di Leuwiliang, Bogor, berdiri sejak 1994 dari modal awal Rp1,5 juta, dikumpulkan dari gotong royong warga Muhammadiyah. Kini total asetnya Rp216,06 miliar per semester I 2026. Omzetnya Rp13,61 miliar, sisa hasil usaha grup Rp882,74 juta, dengan 15.306 anggota yang dilayani 161 karyawan di 11 unit layanan. Pada paruh pertama 2026, mereka merealisasikan investasi strategis Rp31,10 miliar dan anggaran digitalisasi Rp2,39 miliar. Bukan konglomerasi, tapi cukup untuk membuktikan bahwa kepercayaan dan tata kelola yang konsisten bisa bertahan lebih dari tiga dekade.
Tiga puluh tahun tumbuh organik versus ekspansi masif yang digerakkan kebijakan top-down. Keduanya tidak harus saling bertentangan, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, tapi histori koperasi Indonesia penuh dengan program besar yang layu sebelum berkembang. Bak gayung bersambut, setiap pergantian kabinet hampir selalu melahirkan "program koperasi baru" dengan target ambisius yang sama.
Pemerintah menyiapkan empat pilar evaluasi untuk Kopdes Merah Putih: potensi dan keragaan, sarana dan prasarana, bisnis dan strategi, serta pengendalian. Kerangka pengawasan yang terstruktur, setidaknya di atas kertas. Apakah 75.000 lebih koperasi desa yang baru lahir itu punya waktu dan dukungan cukup untuk melewati fase operasional awal sebelum momentum politiknya surut? Itu pertanyaan yang tidak ada satu pun pejabat Kemenkop yang menjawabnya dengan tegas.