Jawa Timur mencatat transaksi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tertinggi di Indonesia, menembus Rp17,45 miliar. Lumayan, untuk program yang baru saja menemukan bentuknya.
Tapi fokus pada angka transaksi saja bisa menyesatkan. Program ini tidak dirancang sebagai koperasi niaga biasa yang mengejar omzet. Lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, Kopdes Merah Putih dipasangi mandat yang jauh lebih berat: penguatan ketahanan pangan, pemangkasan rantai distribusi yang selama ini panjang dan tidak efisien, perluasan akses pembiayaan di desa, sampai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bukan tugas kecil.
Kesalahpahaman di lapangan agaknya cukup luas hingga pemerintah merasa perlu meluruskannya secara terbuka. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Kopdes bukan supermarket atau minimarket desa yang bersaing dengan warung setempat. Ia menyebutnya sebagai infrastruktur pemerintah, simpul yang menghubungkan layanan ekonomi dan sosial di tingkat desa.
Cakupan operasionalnya memang lebar. Penyaluran bantuan sosial, distribusi barang bersubsidi, layanan logistik, hingga fungsi offtaker ketika harga hasil pertanian jatuh di bawah harga acuan, semua masuk dalam radarnya. Entah kebetulan atau tidak, hampir semua fungsi itu adalah persoalan lama yang belum pernah tuntas diselesaikan oleh mekanisme pasar maupun program pemerintah sebelumnya.
Apakah satu institusi di level desa mampu memikul semua itu sekaligus? Pengalaman koperasi di Indonesia tidak selalu menggembirakan. Banyak program serupa layu sebelum berkembang, kelebihan beban sejak hari pertama.
Capaian Jawa Timur setidaknya memberi sinyal awal yang positif. Tapi Rp17,45 miliar itu baru bermakna kalau diikuti kedalaman dampak, bukan sekadar volume perputaran uang. Yang lebih penting diukur bukan seberapa besar nilai transaksinya, melainkan seberapa banyak petani yang tertolong ketika panen harga amblas, atau berapa warga desa yang kini bisa mengetuk pintu pembiayaan yang sebelumnya tertutup rapat.