Angka Rp56,57 miliar memang bukan sesuatu yang membuat bursa gempar, tapi untuk sebuah program koperasi desa yang baru berjalan beberapa bulan, angka itu cukup untuk membuat Kemenkop tersenyum lega.
Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026 mencatat total nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sepanjang tahun ini telah menembus Rp56,57 miliar dari 53.233 transaksi. Pupuk mendominasi. Pupuk NPK Phonska menempati posisi teratas dengan volume 8,17 juta unit senilai Rp15,09 miliar, disusul Pupuk Urea N 46% yang membukukan Rp11,27 miliar dari sekitar 6,2 juta unit transaksi. Angka yang tidak main-main, kalau diingat sebagian besar Kopdes ini baru saja berbadan hukum.
Selain sarana produksi pertanian, kebutuhan pokok juga berputar aktif di gerai-gerai Kopdes. Minyak goreng Bimoli 2 liter mencatat transaksi Rp3,63 miliar, beras medium SPHP 5 kilogram menyentuh Rp2,42 miliar, dan LPG 3 kilogram turut masuk daftar komoditas yang diperdagangkan. Pola ini menunjukkan Kopdes bukan sekadar beroperasi di atas kertas.
Pemerintah memang merancang KDKMP bukan hanya sebagai warung desa yang lebih formal. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut koperasi ini diprioritaskan mengelola unit usaha strategis yang mencakup gerai sembako, apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, hingga fasilitas pergudangan dan logistik. Kopdes juga diposisikan sebagai offtaker produk pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, hingga kuliner lokal. Skema ganda ini, kalau berhasil, menarik secara konsep.
Secara total, Kemenkop mencatat jumlah koperasi di Indonesia kini mencapai 224.256 unit hingga semester I 2026, dengan lebih dari 75.000 di antaranya berklasifikasi koperasi desa. Program KDKMP sendiri menargetkan pembentukan lebih dari 80.000 unit koperasi baru di seluruh pelosok desa dan kelurahan.
Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop Herbert Siagian menegaskan program ini bukan sekadar proyek menambah angka badan hukum. Bagi Herbert, KDKMP adalah instrumen jangka panjang untuk membenahi struktur ekonomi desa yang selama ini terjepit di sisi hulu. Petani, nelayan, dan perajin selama ini menjual produk mentah, sementara nilai tambah dinikmati pelaku hilir. "Jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan, koperasi desa dapat menjadi penggerak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia," tegasnya.
Herbert juga menyoroti peran Gerai Potensi Lokal sebagai jantung operasional Kopdes. Produk desa, menurutnya, tidak cukup hanya bagus secara fisik. Perlu ada kurasi, merek yang kuat, dan pendampingan pemasaran agar daya saingnya tidak habis sebelum sampai ke tangan konsumen. Digitalisasi menjadi faktor berikutnya: gerai-gerai koperasi harus terhubung ke marketplace dan membuka akses pasar ekspor.
Apakah semua ini akan berjalan mulus? Agaknya belum bisa dipastikan. Herbert sendiri mengakui tantangan yang menghadang masih tebal, mulai dari rendahnya literasi digital di desa, infrastruktur TI yang terbatas, hingga persaingan dengan produk impor yang sudah lebih dulu mengakar. Pengawasan internal yang ketat, menurutnya, menjadi tulang punggung agar koperasi tidak kehilangan arah atau disalahgunakan.
Lima puluh tiga ribu lebih transaksi dalam tujuh bulan pertama. Fondasi datanya setidaknya sudah ada, entah kebetulan atau tidak bertepatan dengan musim tanam yang memang sedang ramai. Pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah Kopdes bisa beroperasi, tapi seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan riil petani dan masyarakat desa dalam dua hingga tiga tahun mendatang.