Target pemerintah untuk Koperasi Desa Merah Putih terbilang ambisius: perputaran uang Rp223 triliun dari jaringan koperasi yang tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Kenyataan di lapangan agaknya belum seindah angka itu, karena banyak gerai Kopdes Merah Putih masih bergulat dengan omzet yang jauh dari ekspektasi.
Sebagian besar koperasi yang sudah beroperasi lebih banyak menjual kebutuhan pokok, model yang secara langsung mengancam warung kelontong dan toko sembako milik warga sekitar. Di sinilah program unggulan era Prabowo ini tersangkut di persimpangan: antara misi memangkas rantai distribusi pangan, dan risiko mematikan usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa.
Pemerintah punya narasi berbeda. Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analis Kebijakan, menegaskan Kopdes Merah Putih tidak dirancang untuk bersaing dengan Indomaret atau FamilyMart. Perbandingannya menarik: "Kalau Indomaret membangun jaringan distribusi untuk memperkuat ekosistem Salim Group, dan FamilyMart memperkuat ekosistem Wings Group, maka Koperasi Desa Merah Putih membangun jaringan distribusi untuk memperkuat ekosistem ekonomi BUMN dan desa Indonesia," kata Dirgayuza dalam catatan yang dibagikan kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Dalam satu gerai, konsepnya memang cukup komprehensif: pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia, LPG Pertamina, beras SPHP Bulog, layanan Pos Indonesia, perbankan Himbara, produk ID FOOD, benih Sang Hyang Seri, hingga apotek dengan produk farmasi BUMN. Semuanya dalam satu atap. Sepintas terdengar ideal.
Namun antara blueprint dan eksekusi, jaraknya sering kali panjang. Banyak koperasi yang sudah berdiri belum mampu mengaktifkan seluruh lini layanan itu, sehingga yang berjalan hanya penjualan sembako konvensional. Bukan main bedanya dengan visi awal.
Argumen utama pemerintah bertumpu pada inefisiensi logistik pangan nasional yang, mengacu pada kajian Agrinas Pangan, mencapai sekitar Rp202,6 triliun per tahun. Dirgayuza mencontohkan tomat yang dibeli dari petani seharga Rp2.000 per kilogram bisa melonjak menjadi Rp14.000 di tangan konsumen. Cabai yang keluar dari kebun seharga Rp45.000 per kilogram bisa tembus Rp100.000 setelah melewati mata rantai distribusi yang panjang. Kopdes Merah Putih diklaim sebagai solusinya, memendekkan rantai itu sehingga petani dapat harga lebih baik dan konsumen membayar lebih murah.
Teorinya solid. Pertanyaannya, apakah model ini bisa berjalan secara komersial tanpa subsidi silang dari BUMN, dan apakah koperasi-koperasi desa yang rata-rata dikelola oleh sumber daya manusia terbatas mampu mengoperasikan ekosistem selengkap ini? Belum ada jawaban yang memuaskan.
Yang sudah terasa, setidaknya oleh pemilik warung kelontong, adalah tekanan itu sendiri. Ketika Kopdes berjualan sembako dengan skala lebih besar dan bisa jadi harga lebih murah karena akses langsung ke Bulog dan Pertamina, warung sebelah mau tidak mau tergerus. Pemerintah boleh bilang ini bukan ritel modern, tapi bagi pemilik warung di desa, bedanya tipis.
Rp223 triliun. Angka yang tidak main-main. Target itu bukan tidak mungkin tercapai, tapi butuh lebih dari sekadar infrastruktur gerai dan sinergi BUMN di atas kertas. Ia butuh koperasi yang benar-benar mampu berputar mandiri, dan itu masih jadi pekerjaan rumah terbesar program ini.