Satu November 1997. Sehari setelah Indonesia meneken Letter of Intent dengan IMF, pemerintah menutup 16 bank sekaligus. Tidak sembarangan, dan tidak pula tanpa konsekuensi politik yang besar.
Ginandjar Kartasasmita, yang kala itu menjabat Menko Ekuin sekaligus Ketua Bappenas, mengurai kisah itu dalam bukunya "Pengabdian dari Masa ke Masa" terbitan Penerbit Buku Kompas. Buku ini menjadi salah satu dokumen langka yang merekam bagaimana keputusan-keputusan genting dibuat di jantung pemerintahan saat krisis 1997-1998 memporak-porandakan ekonomi nasional.
Penutupan 16 bank itu, kata Ginandjar, bukan sekadar aksi dramatis untuk menenangkan pasar. Akarnya lebih dalam: regulasi perbankan yang terlalu longgar di tahun-tahun sebelumnya memungkinkan pendirian bank dengan modal yang nyaris nol. "Waktu itu kita harus menutup bank-bank yang memang sudah tidak berhak hidup lagi," tegasnya.
Bank-bank itu praktis sudah kehilangan fungsinya jauh sebelum krisis pecah. Gejolak moneter hanya mempercepat kejatuhan yang memang sudah menunggu.
Secara formal, kewenangan menutup bank ada di tangan Bank Indonesia. Tapi dalam suasana darurat ekonomi, Gubernur BI saat itu berada dalam koordinasi Menko Ekuin yang dijabat Ginandjar. Keputusan finalnya diketuk di forum tertinggi: Sidang Kabinet Bidang Ekonomi.
Yang membuat cerita ini menarik, Ginandjar secara terbuka mengakui bahwa ia justru tidak masuk dalam lingkaran negosiasi teknis dengan IMF. Semua pembahasan bersifat tertutup. Ia bahkan mengaku tidak pernah diundang ke rapat Dewan Moneter yang membahas penutupan bank tersebut. Negosiasi dengan IMF dijalankan oleh trio Menko Ekuin Saleh Afif, Menteri Keuangan Ma'rie Muhammad, dan Gubernur BI Sudrajat Jiwandono, dengan Widjojo Nitisastro dan Ali Wardhana sebagai pengawas.
Entah kebetulan atau tidak, posisi "di luar lingkaran" itu belakangan justru menguntungkan Ginandjar secara politis.
Soal kondisi perbankan, gambaran yang ia sampaikan tidak nyaman untuk dibaca ulang. Institusi-institusi domestik kehilangan kredibilitas di mata perbankan internasional, hampir seketika. "Bank-bank Indonesia tidak bisa membuka L/C untuk impor karena kita tidak lagi dipercaya oleh bank-bank luar negeri," ungkap Ginandjar. Bukan cuma keuangan yang lumpuh, kemampuan Indonesia untuk berdagang pun ikut amblas.
Target psikologis tim ekonomi waktu itu: membawa rupiah kembali ke bawah Rp10.000 per dolar AS. Kedengarannya sederhana. Tapi dengan capital flight yang sudah masif dan kepercayaan yang babak belur, itu bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam semalam.
Dukungan internasional menjadi variabel kritis. Pesan datang langsung dari Menteri Keuangan AS Robert Rubin, disusul Lawrence Summers, yang menawarkan dukungan untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan IMF yang saat itu sudah memburuk. Delegasi level tinggi dari AS, Jepang, Jerman, IMF, hingga Bank Dunia, termasuk ekonom Joseph Stiglitz, turun langsung ke Jakarta untuk menyusun agenda pemulihan.
Ketika Presiden B.J. Habibie kemudian menugaskan Ginandjar memimpin pemulihan ekonomi, tantangannya sudah berlapis. Rupiah sudah melampaui Rp10.000 per dolar. Kepercayaan pasar di titik nadir. "Saya berjanji kepada Presiden untuk semaksimal mungkin," katanya, sebelum langsung fokus pada persoalan yang paling mendesak.
Krisis 1998 bukan hanya soal angka neraca yang jeblok. Ini soal apakah sistem perbankan Indonesia masih bisa dipercaya, oleh rakyatnya sendiri maupun dunia luar. Jawaban atas pertanyaan itu, ternyata, dimulai dari keputusan menutup 16 bank pada awal November 1997. Keputusan yang kelihatannya drastis, tapi agaknya sudah terlambat beberapa tahun.