Konsumsi produk halal dunia sudah menembus USD2,6 triliun pada 2024. Angka itu, kalau boleh jujur, baru separuh cerita.
Proyeksi 2029 mematok potensi pasar hingga USD3,56 triliun. Cukup untuk membuat Kementerian Perindustrian tidak bisa lagi duduk santai.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Indonesia punya modal yang tidak main-main: 248,6 juta penduduk Muslim per 2025, konsumsi rumah tangga Rp12.834 triliun, dan potensi belanja segmen Muslim yang diperkirakan mencapai Rp11.182 triliun. "Kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting dalam upaya mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal," kata Agus. Ia juga menyebut kebutuhan industri halal, baik domestik maupun global, terus meningkat sehingga terdapat potensi ekonomi dan pasar yang sangat besar, dan dari situlah komitmen memperkuat ekosistem halal nasional berangkat.
Strategi konkretnya: perluas jaringan sertifikasi halal sampai ke pelaku kecil dan menengah, bukan cuma korporasi besar. Lewat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kemenperin membuka akses verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, audit, hingga pengujian produk untuk sektor makanan dan minuman.
Hasilnya mulai kelihatan. Dua tahun terakhir, 97 pelaku usaha berhasil mengantongi sertifikat halal melalui LPH BSPJI Padang. Sepanjang 2025, 25 IKM binaan mendapat fasilitas sertifikasi gratis. Satu pencapaian yang agaknya paling menarik: terbitnya sertifikat halal bagi satu-satunya pabrik tahu di Sumatera Barat. Bukan sekadar statistik, ini bukti bahwa produk pangan tradisional daerah bisa naik kelas kalau ada pendampingan yang serius.
Kepala BSPJI Padang Dindin Syafruddin menyebut pendampingan dan sosialisasi sebagai kunci, bukan sekadar urusan administratif. "Kami ingin semakin banyak produk unggulan daerah memperoleh sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar," jelasnya.
Dari level yang lebih tinggi, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari melihat pergeseran yang lebih fundamental. Sertifikasi halal, kata Emmy, sudah bukan lagi soal memenuhi kewajiban regulasi semata. Ia berkembang menjadi nilai tambah nyata: membuka celah ekspor yang lebih lebar sekaligus mendongkrak kepercayaan konsumen. Dua hal yang sulit dipisahkan kalau bicara daya saing di pasar internasional.
Atas kontribusinya itu, BSPJI Padang meraih Halal Industry Award (IHYA) 2025 sebagai Lembaga Pemerintahan yang Memberikan Dukungan Program Halal Terbaik III. Bisa dibaca sebagai konfirmasi bahwa pendekatan Kemenperin di daerah mulai diakui secara nasional.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal seberapa besar pasar halal global. Itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Yang lebih mendesak buat pelaku industri domestik: seberapa cepat mereka bisa masuk ke dalam rantai pasok itu sebelum kompetitor dari negara lain mengisi celah yang ada.