Delapan belas tahun. Tanpa putus.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025, mempertahankan rekor yang dimulai sejak 2008.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan berlangsung Senin (24/8) di Jakarta, dihadiri langsung oleh Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing beserta jajaran, termasuk Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II Nelson Ambarita. Menko Airlangga Hartarto menerima hasil pemeriksaan itu langsung dan tampil dengan nada yang, agaknya, sengaja dijaga agar tidak terlalu selebrasi.
"Opini WTP bukan sekadar tujuan akhir," tegasnya dalam sambutan. Baginya, capaian ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai rencana aksi yang telah disepakati. Kalimat yang terdengar seperti pendingin ekspektasi, tapi juga sinyal bahwa laporan BPK kali ini bukan tanpa catatan perbaikan.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan konteks yang lebih tajam. Konsistensi 18 tahun ini, kata Haryo, bukan sekadar urusan administrasi keuangan, tapi cerminan dari bagaimana setiap unit kerja menjaga integritas penggunaan dana publik. "Capaian WTP secara beruntun selama 18 tahun ini mempertegas komitmen Kemenko Perekonomian bahwa pelaksanaan anggaran dan koordinasi kebijakan ekonomi selalu berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kami memastikan setiap rekomendasi perbaikan dari BPK akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur demi mengoptimalkan kemanfaatan anggaran bagi masyarakat," ujar Haryo.
Di luar urusan laporan keuangan, Airlangga membawa sederetan angka sebagai konteks lebih besar dari pencapaian ini. Pertumbuhan ekonomi semester I 2026 tercatat 5,45 persen. Solid, kalau data ini bisa dipercaya sebagai sinyal tren, bukan anomali. Tingkat Pengangguran Terbuka tergerus ke 4,65 persen per Mei 2026, sedangkan angka kemiskinan parkir di 8,07 persen. Dua angka terakhir menunjukkan arah yang benar, meski ruang perbaikannya masih lebar.
Pemerintah juga mengklaim progres di front perdagangan internasional: 25 perjanjian dagang sudah berlaku per Juli 2026, dengan 13 kerja sama lain masih dalam perundingan. Program B50 disebut sebagai bagian dari strategi kemandirian energi yang tengah berjalan. Angka-angka ini agaknya sengaja dihadirkan untuk memberi warna bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja kebijakan berjalan seiring, bukan dua jalur yang terpisah.
Apakah 18 tahun WTP berturut-turut otomatis berarti kebijakan ekonominya juga mulus? Pertanyaan yang lebih susah dijawab. Tapi setidaknya, dari sisi pengelolaan anggaran, BPK tidak menemukan alasan untuk mengerutkan dahi.