Target pertumbuhan 5,8 hingga 6,5 persen di 2027 bukan angka yang lahir dari optimisme buta. Di balik proyeksi itu, pemerintah sendiri mengakui sederet hambatan yang, kalau tidak ditangani serius, bisa membuat angka tersebut tinggal tinta di atas kertas.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang dipaparkan Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyebut ketidakpastian global sebagai batu sandungan utama, termasuk perlambatan ekonomi dunia dan ketegangan perdagangan internasional. Yang kini memperkeruh situasi adalah konflik Iran dan eskalasi di Timur Tengah. Kawasan Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz, menjadi jalur distribusi hampir sepertiga perdagangan minyak dunia. Gangguan di sana bisa mendorong lonjakan harga minyak, memicu inflasi, dan menekan biaya produksi secara global.
Di front domestik, gambarannya tidak lebih cerah. Daya beli masyarakat yang tergerus, konsumsi rumah tangga yang melambat, hingga pengangguran yang merangkak naik akibat stagnasi sektor industri menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Produktivitas sektor manufaktur yang belum optimal ikut masuk dalam daftar tantangan yang tercantum dalam KEM-PPKF. Bukan sekadar catatan kaki, ini pengakuan resmi pemerintah soal kondisi industri dalam negeri. Maksudnya: bukan catatan pinggir, tapi pengakuan resmi. Cukup keras untuk dokumen anggaran.
Anggota DPR sekaligus Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo menilai dokumen fiskal ini setidaknya disusun secara realistis dan terukur, bukan sekadar dokumen manis untuk konsumsi publik. "Target tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat," ujar Bamsoet dalam catatan politiknya, Selasa (26/5/2026).
Soal energi, Bamsoet menekankan bahwa stabilitas harga adalah kunci agar manufaktur tidak terus stagnan. "Harga energi yang moderat akan membantu industri dan bisnis terhindar dari stagnasi, sehingga sektor manufaktur bisa kembali produktif dan menyerap tenaga kerja," katanya. Entah kebetulan atau tidak, tekanan dari konflik Timur Tengah terhadap harga minyak global justru datang di momen paling tidak tepat bagi rencana ini.
Ada beberapa kartu yang dipegang pemerintah. PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang macet bagi sekitar satu juta pelaku UMKM, petani, dan nelayan disebut Bamsoet sebagai peluang besar membangkitkan kembali tulang punggung ekonomi. Angkanya tidak main-main. UMKM tercatat pernah menyumbang 61 persen terhadap PDB dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional. Potensi itu sedang coba dihidupkan lagi.
Presiden Prabowo diklaim telah membawa pulang komitmen investasi asing senilai Rp1.314 triliun dari kunjungan kerja luar negeri. Klaim yang masih perlu dibuktikan realisasinya, karena jarak antara komitmen dan investasi yang benar-benar masuk ke Indonesia kerap lebih jauh dari yang diumumkan. Tantangan berikutnya, kata Bamsoet, memastikan seluruh komitmen itu bisa direalisasikan secara efektif.
Bamsoet juga menyentil impor ilegal dan praktik dumping yang dinilai menjadi salah satu biang keladi stagnasi industri dalam negeri. Tanpa pemberantasan penyelundupan yang serius, kebijakan fiskal sehebat apapun akan berlubang di bagian yang tidak terlihat. Ia meminta jajaran menteri bidang ekonomi lebih kreatif dan berani melindungi pasar domestik.
APBN 2027 sedang didesain sebagai instrumen pemulihan sekaligus tameng dari guncangan eksternal. Berhasil atau tidak, reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang efektif akan menjadi faktor penentu, bukan sekadar angka target yang tertulis rapi dalam dokumen.