Pusat perbelanjaan masih ramai, kafe masih penuh, jalanan masih macet. Tapi coba dengarkan percakapannya: hampir semua berputar soal harga yang naik, cicilan yang membengkak, dan rasa tidak aman yang makin sulit disembunyikan.
Itulah paradoks kelas menengah Indonesia di 2026. Ekonomi tumbuh 5,61 persen di kuartal pertama, konsumsi rumah tangga masih menyumbang lebih dari 53 persen PDB, dan pemerintah mengklaim target 5,4 persen tahunan masih dalam jangkauan. Angka-angka itu, jujur saja, tidak terasa di meja makan banyak keluarga. Yang mereka rasakan: tagihan listrik yang naik, beras yang tidak pernah benar-benar murah lagi, dan surat cicilan KPR yang tiba-tiba terasa lebih berat setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25 persen.
BPS mencatat kelas menengah Indonesia menyusut konsisten sejak 2019, dari 57,33 juta jiwa menjadi 47,85 juta pada 2024, dan terus melorot ke 46,7 juta pada 2025. Dari puncaknya di 2018 sebesar 59,5 juta jiwa, lebih dari 12 juta orang sudah keluar dari kategori ini dalam tujuh tahun. Mereka tidak jatuh ke kemiskinan ekstrem, tapi bergeser ke kelompok aspiring middle class, kelompok rentan yang kini diperkirakan mencapai 142 juta orang atau lebih dari separuh penduduk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi memang masih jalan. Tapi siapa yang menikmatinya?
Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Paripurna DPR RI 20 Mei lalu, mengakui paradoks itu dengan lantang: "Tujuh tahun kali 5% sama dengan 35% ekonomi kita tumbuh, tapi angka rakyat kita yang miskin tambah." Pernyataan yang membuat sebagian pelaku pasar dan ekonom mengernyitkan dahi, sekaligus mengonfirmasi apa yang sudah lama terasa di akar rumput.
Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebutnya bukan sekadar perlambatan biasa. "Persoalan yang terjadi bukan hanya perlambatan ekonomi biasa, melainkan erosi daya tahan kelompok yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional," ujarnya kepada Kontan, Rabu (27/5/2026). Menurut Yusuf, pertumbuhan agregat terlalu banyak terjadi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja berkualitas dan tidak mendorong kenaikan upah secara memadai. Hasilnya: pendapatan stagnan, biaya hidup merayap naik, kelas menengah masuk mode bertahan.
Tekanan datang dari banyak penjuru sekaligus. Konflik geopolitik di Timur Tengah mendorong harga energi melonjak, dan kelas menengah ternyata kelompok yang paling terbebani. Data Susenas 2025 menunjukkan mereka mengalokasikan 8,86 persen pengeluaran untuk energi, lebih tinggi dari kelompok kaya (7,15 persen) maupun kelompok miskin (6,28 persen). Kenaikan BI Rate ikut memompa bunga kredit ke atas. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mencatat penjualan properti residensial primer pada kuartal I-2026 anjlok 25,67 persen secara tahunan, di tengah kondisi 69,87 persen pembelian rumah masih mengandalkan KPR. Ketika bunga naik, keputusan "beli sekarang" berubah jadi "tunda dulu" dalam hitungan minggu. Masif.
Bantalan dari bawah? Hampir tidak ada. Kelas menengah terlalu "kaya" untuk dapat bansos, tapi terlalu rapuh untuk bertahan sendiri menghadapi guncangan. Peneliti IDEAS Agung Pardini menyebut kondisi ini sebagai zona tak terlihat dalam desain kebijakan sosial Indonesia. "Yang salah adalah bila negara hanya punya dua mode: bansos untuk miskin atau pasar bebas untuk kelas menengah. Padahal, di antara keduanya ada kelompok besar yang rentan turun kelas," katanya kepada Tirto, Selasa (26/5/2026).
Data Bank Mandiri lewat Mandiri Institute menggambarkan rentannya posisi ini lebih presisi. Dari 86 juta orang yang tergolong kelas menengah transisi, pengeluaran terbesarnya masih habis untuk kebutuhan primer: mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen). Ruang konsumsi sekunder seperti elektronik dan gaya hidup hanya tersisa 18 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, hanya 21 persen dari kelompok upper aspiring middle class yang memiliki aset likuid seperti emas, jauh di bawah kelompok kelas menengah mapan yang mencapai 69 persen. Tanpa buffer aset, satu kejadian tak terduga cukup untuk mengguncang seluruh keuangan keluarga.
Ronny Sasmita, analis senior ISEAI, menyebutnya tekanan simultan. "Kelas menengah Indonesia sekarang menghadapi apa yang bisa disebut sebagai tekanan simultan, yakni biaya hidup naik, ruang tabungan menyempit, dan rasa aman terhadap pekerjaan menurun," ujarnya kepada Kontan, Rabu (27/5/2026). Ketiga-tiganya terjadi bersamaan. Fenomena ini sudah terlihat dalam perubahan perilaku nyata: rumah tangga menahan belanja nonprimer, mengurangi tabungan, menambah utang konsumtif, bahkan memakai dana darurat untuk kebutuhan harian. "Indikasinya sebenarnya sudah terlihat dari perubahan pola konsumsi masyarakat," kata Ronny. Kalau motor utama konsumsi ini berhenti menggelinding, efeknya tidak sekadar ke sektor ritel atau otomotif, tapi langsung ke angka pertumbuhan nasional.
Ancaman PHK memperbesar risiko itu. Sepanjang 2025, lebih dari 88.000 pekerja terkena PHK dan diperkirakan berlanjut di 2026 seiring pelemahan permintaan industri dan kenaikan biaya produksi. Bagi kelas menengah yang mayoritas hidup dari gaji bulanan tanpa bantalan tabungan besar, kehilangan pekerjaan bisa dengan cepat mengubah status ekonomi mereka. Entah kebetulan atau tidak, tren ini beriringan persis dengan penyusutan kelas menengah yang paling tajam sejak pandemi.
Pertanyaannya, berapa lama kelas menengah masih bisa bertahan dalam mode ini?
Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky memilih kalimat yang cukup telak: "Kelas menengah bukan butuh insentif, mereka butuhnya lapangan kerja berkualitas." Stimulus jangka pendek seperti PPN DTP tiket pesawat atau diskon transportasi dinilainya belum menyentuh persoalan struktural. Pemerintah perlu menciptakan good jobs di sektor manufaktur, hilirisasi padat karya, dan ekonomi digital produktif agar kelas menengah punya fondasi yang tidak gampang goyah.
Apakah kebijakan itu sudah dalam perjalanan? Atau kelas menengah Indonesia masih harus bersabar sambil terus menipiskan tabungan?