Sepanjang enam tahun terakhir, Indonesia kehilangan sekitar 10,6 juta warga kelas menengah. Mereka tidak naik kelas, tidak pula jatuh miskin, melainkan tergelincir ke zona abu-abu yang oleh statistik disebut aspiring middle class, kelompok yang terlalu "kaya" untuk dapat bansos tapi terlalu rapuh untuk bertahan sendirian.
Data Susenas BPS cukup blak-blakan. Porsi kelas menengah mapan susut dari 21,4 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024, dan hanya dalam setahun terakhir, 1,1 juta orang kembali turun kelas. Kelompok aspiring middle class kini mendominasi dengan 50,4 persen dari total populasi, sedangkan kelas menengah inti yang tersisa hanya 16,6 persen.
Angka-angka itu tidak berdiri sendiri. BPS juga mencatat bahwa kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah bersama-sama menyumbang 81,49 persen konsumsi masyarakat, serta mencakup 66,35 persen penduduk Indonesia. Ketika lapisan ini menipis, yang runtuh bukan hanya daya beli satu keluarga, melainkan mesin konsumsi yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,36 persen terhadap PDB di kuartal pertama 2026.
Yang paling rentan adalah lapisan terbawah dari kelas menengah itu sendiri. Sebanyak 87 persen dari total kelas menengah Indonesia berada di kategori lower middle class, dengan pengeluaran berkisar Rp2,1 juta hingga Rp5,2 juta per bulan. Kelompok ini mencatat kontraksi rata-rata minus 3,9 persen per tahun, berbeda jauh dengan upper dan middle MC yang masih bisa tumbuh tipis. Hanya 33 persen yang punya tabungan atau uang tunai, hanya 36 persen yang memiliki emas, dan sekitar 60 persen yang bekerja di sektor formal, dengan pendapatan rata-rata pekerja informal cuma Rp2,1 juta per bulan, separuh lebih rendah dari pekerja formal yang rata-rata mengantongi Rp3,6 juta.
Tekanan itu makin berat di 2026. Kenaikan BI Rate hingga 100 basis poin hanya dalam dua bulan terakhir langsung menggerus cicilan KPR dan KKB yang floating. Pertamax melonjak dari Rp12.300 ke Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026, memukul langsung pengguna kendaraan kelas menengah. Inflasi tahunan per Juni 2026 tercatat 3,34 persen, dua bulan berturut-turut dalam tren naik. Masif, dan tidak ada tanda-tanda mereda.
Andre Sebastian, 28 tahun, karyawan swasta di Jabodetabek yang sedang mencicil KPR dengan skema floating, merasakan tekanan itu berlapis. Motor 150cc-nya mewajibkan dia mengisi Pertamax. Semua biaya naik, tapi pendapatannya stagnan. "Dan yang paling penting enggak diikuti dengan kenaikan pendapatan. Jadi, sulit ya," ungkapnya sambil tertawa canggung. Kisah serupa datang dari Aris Nurjani, 30 tahun: pengeluaran BBM-nya melonjak dua kali lipat menjadi Rp200.000 hingga Rp250.000 per minggu. Ruang untuk menabung nyaris tertutup. "Kelas menengah sering dianggap mampu bertahan sendiri, padahal kenyataannya kami juga sedang berjuang habis-habisan," katanya.
Ada satu lapisan yang kerap luput dari perhatian: aparatur sipil negara. Secara administratif, ASN masuk desil 6 hingga 10, diklasifikasikan sebagai kelas menengah yang mandiri. Tapi di balik label itu, banyak ASN yang pendapatan riilnya jatuh di bawah UMP setelah dipotong cicilan, iuran, dan kebutuhan primer. Nominal income tampak cukup; cash flow bulanannya kering. Anak masuk kuliah, UKT menumpuk, dan mereka tidak masuk kriteria penerima bantuan apapun. Tahun ini sekitar 60.000 daya tampung mahasiswa baru tidak terisi, sebagian bukan karena tidak lulus, tapi karena tidak sanggup membayar. Sekitar 17.816 calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak melakukan registrasi ulang.
Pemerintah tidak tinggal diam, setidaknya di atas kertas. Akhir Juni 2026, paket kebijakan insentif dan stimulus senilai Rp26,34 triliun diumumkan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut sebagian program ditujukan untuk kelas menengah ke bawah, termasuk bantuan pangan beras 10 kg selama tiga bulan mulai Juli 2026, program magang 150.000 lulusan perguruan tinggi, serta pelatihan vokasi untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK. Namun bantuan pangan itu hanya menyasar desil I hingga IV. Artinya sebagian besar kelas menengah tidak tersentuh sama sekali.
Andre cukup jujur soal ini. "Kalau ada bantuan Rp500.000 tapi harga barang-barang naik, bagaimana mau menutup? Lebih baik harga dijaga agar stabil atau tidak naik." Aris senada: paket stimulus itu agaknya tidak menyentuh akar persoalan.
Deni Friawan, peneliti senior di CSIS, menilai pemerintah perlu kebijakan yang lebih progresif dan terstruktur. Dari sisi permintaan, menaikkan batas penghasilan kena pajak dari kisaran Rp5-6 juta per bulan menjadi Rp8-10 juta per bulan akan langsung meringankan beban kelas menengah. Tapi dia mengakui ruang fiskal sedang sempit. Maka kebijakan sisi penawaran bisa jadi lebih realistis: diskon transportasi umum untuk komuter, subsidi biaya pendidikan dan kesehatan, serta program upskilling dan reskilling. "Sehingga bukan cuma ngebantu beban hidupnya, tapi juga membantu kapasitas produksi dari kelas menengah," jelas Deni.
Potensi pemulihan sebetulnya ada. Proyeksi dari data Susenas Maret 2025 yang diolah Mandiri Institute menunjukkan lebih dari 2 juta warga di zona transisi siap naik kelas jika didukung kualitas pekerjaan yang stabil, dengan basis terbesar di Pulau Jawa sebesar 1,2 juta orang. Penurunan kelas menengah juga tidak merata: terbesar terjadi di Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Tengah, sehingga kebijakan penyangga idealnya punya dimensi regional yang jelas.
Tapi potensi itu hanya angka mati tanpa kebijakan afirmatif. Bansos yang selama ini hadir pun baru terbukti sebagai penahan agar tidak langsung jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem, bukan pendongkrak kesejahteraan. Tingkat konsumsi lower MC penerima bansos masih tertinggal 13 persen poin dibanding yang tidak menerimanya. Pengurangan jumlah penerima bansos nasional dari 30 juta keluarga pada 2021 menjadi 21 juta keluarga pada 2025, kalau data ini bisa dijadikan patokan, berpotensi menjatuhkan sekitar 289 ribu warga kelas menengah ke lapisan bawahnya.
Pertanyaan yang lebih besar: sampai kapan kelas menengah Indonesia terus diminta disiplin bayar pajak, bayar cicilan, bayar iuran, sementara negara hadir terlambat atau tidak hadir sama sekali ketika guncangan datang?