Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta mendadak jadi panggung hukum pada Rabu (3/6/2026). Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menggeledah gedung itu tepat sehari setelah tiga pimpinan lembaga tersebut dicopot Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan itu dikonfirmasi langsung oleh Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry. "Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," katanya kepada wartawan. Tapi Jeffry tidak menjelaskan perkara apa yang melatari aksi itu, maupun barang bukti apa yang tengah diburu penyidik. Penjelasan lebih lanjut, kata dia, akan disampaikan Direktorat Penyidikan Jampidsus lewat konferensi pers.
Pukul 12.23 WIB, petugas keamanan berjaga ketat di pagar masuk area kantor. Sekuriti menanyai setiap orang yang hendak masuk. Karyawan BGN berangsur pulang setelah sempat menunggu lama di luar gedung karena tidak diperbolehkan masuk. Dari keterangan salah satu karyawan, penggeledahan dipusatkan di lantai dua, tepatnya di ruangan milik pimpinan.
Sehari sebelumnya, Selasa malam (2/6/2026), Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan dari Istana Presiden bahwa Prabowo mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, bersama dua Wakil Kepala: Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Pengganti mereka adalah Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil.
Menurut Prasetyo, keputusan itu lahir dari hasil pemantauan dan evaluasi Prabowo selama 1,5 tahun terakhir, mencakup masukan dari kementerian-kementerian hingga masyarakat selaku penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Salah satu catatan yang disebut terang-terangan: masalah kedisiplinan menjalankan SOP, termasuk dalam menjaga kualitas makanan. "Lalu ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo. Soal kapan pelantikan resmi tiga pimpinan baru, ia meminta publik menunggu. Yang pasti, katanya, mereka sudah bisa langsung menjalankan fungsi dan tanggung jawab sejak pengumuman.
Di Senayan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memilih bicara pendek. "Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan, saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi, apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri," kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR. Saat ditanya apakah catatan Komisi IX DPR soal BGN juga menyentuh dugaan pelanggaran hukum, Dasco tidak menjawab tegas. Catatannya, kata dia, lebih berfokus pada perbaikan tata kelola.
Timing penggeledahan ini agaknya bukan kebetulan. Kejagung hampir tidak pernah menggeledah tanpa perkara yang sudah cukup matang di tingkat penyidikan. Bahwa ini terjadi sehari setelah pergantian pimpinan, bisa jadi dua hal bergerak beriringan di belakang layar jauh lebih lama dari yang terlihat di permukaan. Pertanyaannya: sudah seberapa dalam penyidik masuk?
Sejauh ini, belum ada satu pun pihak dari BGN yang angkat bicara soal penggeledahan tersebut.