Mulai 1 Juni 2026, pemilik kendaraan di Jakarta yang masih menunggak pajak punya angin segar: denda keterlambatan dihapus, cukup bayar pokoknya saja. Program ini berjalan tiga bulan penuh hingga 31 Agustus 2026. Yang bikin lebih praktis, pembebasan sanksinya otomatis, tanpa wajib pajak perlu mengurus apapun secara manual.
Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Secara resmi, Pemprov DKI Jakarta membingkainya sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta. Tapi dampaknya jauh lebih konkret dari sekadar simbolik ulang tahun kota.
Sanksi yang dibebaskan adalah bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Wajib pajak yang sudah lama nyangkut tunggakan PKB maupun BBNKB kini hanya perlu melunasi nilai pokoknya selama periode program berlangsung. "Dengan adanya kebijakan tersebut, pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan dapat melunasi kewajibannya tanpa harus membayar denda keterlambatan," ucap Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam keterangan resmi, Sabtu (30/5/2026).
Soal mekanisme, ini agaknya yang jadi nilai jual utama program ini. Pembebasan dilakukan secara jabatan: sistem pajak daerah otomatis memangkas komponen bunga ketika wajib pajak membayar dalam periode yang ditentukan. Tidak ada surat permohonan. Tidak perlu datang ke kantor. Tidak ada dokumen tambahan. Bagi yang selama ini ogah berurusan dengan birokrasi pajak, kabar ini lumayan menggiurkan.
Program pemutihan semacam ini bukan pertama kali digelar Jakarta. Bisa jadi sebagian wajib pajak sudah hafal polanya, sengaja menahan pembayaran sembari menunggu momen seperti ini. Entah kebetulan atau tidak, pendekatan "tunggu pemutihan" memang bak gayung bersambut di banyak daerah yang rutin menggelar program serupa tiap beberapa tahun sekali.
Dari sisi fiskal, program ini juga bukan sekadar bagi-bagi keringanan. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu tulang punggung penerimaan daerah Jakarta. Dengan mendorong penunggak untuk segera melunasi, Bapenda berpeluang mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah dalam satu kuartal sekaligus. Pertanyaannya, seberapa besar tunggakan yang selama ini tertahan? Tiga bulan waktu yang diberikan cukup panjang untuk menjangkau wajib pajak yang abai.
Bagi warga yang kendaraannya masih menunggak PKB atau proses BBNKB-nya tertahan karena beban denda, kesempatan ini terlalu sayang untuk dilewatkan. Juni, Juli, Agustus. Dendanya nol.