Rp44,01 triliun. Angka itu bukan sekadar statistik, ini realisasi investasi Batam sepanjang 2025, tumbuh 72,83 persen dari tahun sebelumnya dan melampaui target Rp37 triliun dengan capaian 118,97 persen. Tidak banyak kota yang bisa membawa angka seperti ini ke meja rapat DPR.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad memaparkan capaian tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (16/7). Pertumbuhan ekonomi Batam turut disebut menembus 6,76 persen, jauh di atas rata-rata nasional 5,11 persen. "Capaian investasi yang terus tumbuh menunjukkan bahwa Batam tidak hanya mampu menjaga daya saing sebagai tujuan investasi, tetapi juga terus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel," kata Amsakar dalam keterangan resminya.
Tapi rapat itu tidak berlangsung mulus.
Sejumlah anggota dewan justru menyambut presentasi BP Batam dengan rentetan pertanyaan yang menohok. Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Askweni, menyebut ada 30 titik banjir yang kini mengepung Kota Batam, salah satu biang keroknya: sampah. Dengan volume yang diperkirakan mencapai sekitar 1.000 ton per hari, pengelolaan limbah Batam dinilai sudah masuk kategori darurat. Askweni mendorong solusi waste-to-energy sebagai jalan keluar, dengan kalkulasi bahwa setiap 1.000 ton sampah yang diolah bisa menghasilkan 20 megawatt energi, cukup untuk menyalakan 26 ribu rumah.
"BP Batam menyebutkan ada investasi Rp17 triliun. Namun, hal kecil seperti sampah dan banjir ini patut menjadi perhatian serius kita," sindir Askweni. Kalimat itu agaknya mewakili kegelisahan yang lebih luas: angka makro yang kinclong, tapi infrastruktur dasar masih babak belur.
Masalah ketenagakerjaan tak kalah pelik. Anggota Komisi VI, Sturman, menyoroti paradoks Batam sebagai kota industri yang justru kewalahan menampung membludaknya pencari kerja, terutama dari Pulau Sumatera. "Mobilisasi tinggi, pengangguran tinggi. Karena Batam menjadi tempat tujuan, orang-orang datang ke Batam sehingga menambah tingkat pengangguran," ungkap Sturman. Ia juga menyampaikan aspirasi masyarakat agar perusahaan-perusahaan di Batam mulai memprioritaskan tenaga kerja lokal demi meredam tekanan sosial yang kian menumpuk.
Pertanyaannya, berapa lama kondisi ini bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri?
Sepanjang RDP, Komisi VI secara tegas mendesak BP Batam untuk tidak berhenti di angka-angka investasi. Persoalan banjir, sampah, dan pengangguran harus masuk dalam agenda kerja yang konkret dan terukur, bukan sekadar catatan kaki di laporan kinerja tahunan. Bagi investor yang mencermati Batam sebagai basis operasional, kontras antara lonjakan investasi dan rapuhnya infrastruktur dasar ini adalah sinyal yang, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kondisi nyata, tidak bisa lagi diabaikan.