Dua puluh sembilan negara berkumpul di Shanghai pada 16 Juli 2026, menandatangani perjanjian pendirian WAICO. Indonesia ada di antara mereka. Bukan kebetulan, dan bukan pula sekadar langkah diplomatik rutin: ini tindak lanjut langsung arahan Presiden Prabowo Subianto dari rapat terbatas tiga hari sebelumnya, pada 13 Juli. Yang duduk di meja penandatanganan mewakili Jakarta adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Konteksnya jauh lebih tebal dari sekadar seremonial.
WAICO lahir persis ketika persaingan teknologi AS-China sedang mendidih. Pada 12 Desember 2025, Washington meluncurkan Pax Silica, kemitraan teknologi yang menyatukan sekutu dekat AS: Australia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Inggris, mencakup rantai pasok semikonduktor, mineral kritis, hingga infrastruktur AI. Sekarang Beijing membalas dengan membangun blok sendiri, merekrut dari basis yang berbeda: negara-negara berkembang. Dari 29 penanda tangan WAICO, 22 berasal dari Asia dan Afrika.
Indonesia, entah kebetulan atau tidak, tidak tercatat di Pax Silica.
Airlangga membingkai keikutsertaan Indonesia sebagai soal ketertinggalan teknologi. "Manfaat keanggotaan WAICO adalah Indonesia tidak ketinggalan dalam pengembangan AI. AI merupakan salah satu game changer ke depan dan tidak ada satu negara pun yang berada paling depan. Dengan demikian, kita dapat maju bersama-sama dengan berbagai negara lain," katanya dari Shanghai. Yang dijanjikan WAICO memang menggiurkan: transfer teknologi, peningkatan kapasitas, akses data, dan perluasan pemanfaatan AI bagi UMKM.
Presiden Xi Jinping, yang membuka World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 sehari setelah penandatanganan, menegaskan bahwa AI tidak boleh jadi "pertunjukan tunggal satu negara, tetapi simfoni kerja sama global." Retorika inklusif, iya. Tapi Xi juga secara eksplisit menyerang kebijakan kontrol ekspor cip Washington: "Kita harus bersama-sama menentang praktik memperluas konsep keamanan nasional secara berlebihan di bidang kecerdasan artifisial." Serangan tanpa menyebut nama, tapi sasarannya jelas.
Di lantai pameran WAIC 2026, perusahaan-perusahaan China memajang deretan teknologi yang dibangun tanpa Nvidia: Huawei Atlas 950 SuperPoD dengan cip Ascend, DeepSeek V4 di atas kluster Ascend, kluster supernode dari Biren dan MetaX. Bukan sekadar pameran. Ini pesan bahwa embargo cip AS tidak berhasil menghentikan laju China, setidaknya itu klaim yang ingin mereka sampaikan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hadir dan memuji komitmen China, menyebut WAICO sebagai kelanjutan dari Inisiatif Tata Kelola AI Global yang diluncurkan Beijing pada 2023. "Teknologi yang akan membentuk masa depan umat manusia harus dibentuk oleh seluruh umat manusia. Teknologi itu tidak boleh diatur oleh segelintir negara atau segelintir perusahaan. Setiap negara harus mendapat tempat di meja perundingan," tegasnya. Kehadiran Guterres memberi legitimasi multilateral yang Beijing butuhkan, dan Beijing tahu betul nilai simbolis itu.
Bagi Indonesia, kalkulasinya agaknya pragmatis: akses ke ekosistem AI yang lebih terjangkau, transfer teknologi, dan kursi di meja tata kelola AI global yang selama ini dikuasai negara maju. Pemerintah juga sedang menyusun peta jalan AI nasional, dan keterlibatan di WAICO bisa jadi akselerator sekaligus sumber referensi. Logis di atas kertas.
Yang menarik adalah Kazakhstan. Satu-satunya negara yang meneken WAICO sekaligus tercatat di Pax Silica KTT kedua, Juni 2026. Satu kaki di masing-masing blok. Bagi sebagian besar anggota pendiri WAICO, manuver semacam itu tidak tersedia. Pertanyaannya: apakah Indonesia punya ruang gerak yang sama? Hubungan ekonomi Jakarta dengan Washington dan Beijing sama-sama signifikan, dan keanggotaan WAICO ini bisa jadi ujian pertama seberapa lincah Indonesia bermain di antara dua kutub.