Penjualan kendaraan listrik nasional sepanjang 2025 menembus 103.931 unit. Angka yang cukup untuk membuat banyak pihak optimistis soal transisi energi di sektor transportasi. Tapi ada satu fakta yang agaknya luput dari perhatian: 66,2 persen dari seluruh kendaraan listrik yang beredar ternyata berstatus kendaraan kedua, bukan kendaraan utama rumah tangga. Kepemilikan pertama? Hanya 4 persen.
Struktur kepemilikan itulah yang menjadi titik tolak Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dalam merumuskan alternatif kebijakan yang mereka paparkan pekan ini. Bukan sekadar cabut insentif, melainkan desain ulang ekosistem fiskalnya dari hulu.
Andry Satrio Nugroho, Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI), menyebut pajak progresif berbasis kepemilikan sebagai opsi yang paling masuk akal jika pemerintah memang harus memajaki kendaraan listrik. Skemanya sederhana: kendaraan listrik pertama tetap bebas pajak atau mendapat insentif penuh, sementara kepemilikan kedua dan seterusnya mulai kena beban tambahan. "Mereka yang baru memiliki kendaraan pertama untuk kendaraan listrik, itu kita bisa bebaskan. Tapi ketika dia sudah merupakan pemilik kedua dan seterusnya, nah inilah yang menurut saya bisa dikenakan pajak," kata Andry.
Potensinya tidak kecil. Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, skema ini bisa menghasilkan penerimaan hingga Rp 1,9 triliun per tahun, sumber pendapatan daerah baru yang tidak langsung membebani konsumen yang baru beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil. Andry sendiri menegaskan bahwa pajak progresif ini bukan pilihan utama. Opsi terakhir, katanya. "Kalau pajak kendaraan bermotor harus diimplementasikan, tentu win-win solution-nya adalah pemberian pajak bagi pemilik kendaraan kedua dan seterusnya."
Tapi INDEF tidak berhenti di sana. Usulan yang bisa jadi lebih menggigit secara fiskal datang dari skema Low Emissions Zone (LEZ), alias kawasan rendah emisi. Berdasarkan kajian mereka, penerapan LEZ di kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman Jakarta saja diperkirakan mampu menyumbang penerimaan hingga Rp 383 miliar per tahun. Lebih besar dari gabungan penerimaan cukai plastik dan minuman berpemanis. Bahkan tiga kali lipat cukai alkohol. Dan itu baru dari satu koridor. "Potensi ini masih dari satu kawasan, bisa bertambah seiring penerapan di kawasan lain," ujar Andry.
Dana hasil LEZ, menurut Andry, bisa disalurkan ke daerah lewat skema Dana Bagi Hasil berbasis kinerja ekonomi dan lingkungan, sehingga ada insentif nyata bagi pemda untuk serius mendorong ekonomi hijau di wilayahnya masing-masing.
Dari sisi pemerintah daerah, respons tampak positif meski masih hati-hati. Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Jimmi Pardede mengakui tekanan fiskal yang kini dirasakan pemda seiring berkurangnya transfer anggaran pusat. Pajak progresif berbasis nilai jual kendaraan listrik dinilainya relevan, asal penerapannya berpijak pada prinsip keadilan. "Usulan pajak progresif sangat bagus. Intinya penerapan pajak ini harus berdasarkan nilai keadilan," ucapnya.
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian Sunandar menyiratkan bahwa insentif EV memang tidak dirancang abadi. Kelanjutannya akan bergantung pada seberapa matang ekosistem industrinya, mulai dari pabrik, rantai pasok baterai, hingga jumlah pengguna riil di lapangan. "Kita tidak bisa memberikan insentif selamanya. Kita perlu lihat bagaimana perkembangan ekosistem industrinya," katanya.
Adapun Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo mengingatkan bahwa regulasi insentif kendaraan listrik, termasuk Permendagri 11/2026, bersumber dari mandat Perpres di atasnya, bukan inisiatif daerah semata. Teguh menyebut dua perpres yang menjadi payung hukumnya: Perpres 55/2019 dan Perpres 79/2023. Pemda, kata Teguh, tetap punya otonomi fiskal dalam implementasinya, sehingga peta kebijakan antardaerah bisa berbeda-beda.
Pertanyaannya, berapa lama ruang abu-abu ini dibiarkan mengambang? Ketidakpastian soal timeline pengurangan insentif itulah yang paling bikin gelisah pelaku industri dan konsumen yang sedang menimbang apakah sekarang waktu yang tepat untuk beralih ke EV. Kalau data ini bisa dipercaya, mayoritas yang sudah beralih pun ternyata bukan konsumen yang benar-benar butuh, melainkan mereka yang sudah punya kendaraan dan sekadar menambah koleksi.