Sepanjang tahun ini, industri petrokimia nasional dihajar tekanan yang tidak main-main: bahan baku plastik asal China masuk dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih rendah dari produksi lokal, dan dampaknya sudah terasa di lantai pabrik.
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mencatat lonjakan impor untuk empat jenis bahan baku utama, yaitu polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), dan polyethylene terephthalate (PET), semuanya dari China, semuanya masuk dengan harga yang agaknya tidak bisa dijelaskan dengan struktur biaya normal. Sekjen Inaplas Fajar Budiono menyebutnya terang-terangan sebagai dumping. "Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," kata Fajar dalam keterangan tertulis, Rabu (8/7).
Angka kebutuhannya sendiri besar. Domestik butuh sekitar 2 juta ton PE per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru 1,2 juta ton, sehingga impor masih berkisar 800 ribu hingga 900 ribu ton. Untuk PP, kebutuhan mencapai 2,1 juta ton tapi pasokan lokal hanya 900 ribu ton, yang berarti impor masih sekitar 1,2 juta ton. Defisit ini selama ini memang wajar ditutup dengan impor, tapi masalahnya bukan di volume, melainkan di harga yang sengaja ditekan.
Akibatnya, margin produsen nasional tergerus. Beberapa perusahaan PET dan PVC, kata Fajar, kini terpaksa menggenjot ekspor demi menjaga utilisasi pabrik, dengan margin yang sangat tipis. "Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan," ujarnya. Penjualan ke pasar domestik pun tertekan karena tidak bisa head-to-head melawan harga impor China.
Yang lebih mengkhawatirkan, tekanan ini sudah mulai berwujud nyata di operasional harian. Sejumlah pabrik di industri hulu telah beralih dari sistem shift ke sistem harian. PHK belum terjadi. Tapi Fajar tidak menutup kemungkinan itu kalau kondisi tidak berubah. "Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. Yang sebelumnya menggunakan sistem shift kini berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berlangsung tentu bisa berujung pada PHK," katanya. Sektor pendukung seperti logistik dan jasa bongkar muat juga mulai merasakan perlambatannya.
Persoalan ini tidak berdiri sendiri. Di atas tekanan impor, industri petrokimia masih menanggung beban energi yang berat. Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang seharusnya memberikan gas industri dengan harga lebih terjangkau hingga kini kepastian implementasinya belum jelas, sementara harga gas di luar skema HGBT masih bertengger di sekitar US$13 per MMBtu. Angka itu membuat daya saing semakin babak belur.
Fajar mengingatkan bahwa kalau praktik dumping terus dibiarkan, investor akan menunda komitmen baru sampai persoalan ini beres. Sinyal yang tidak bagus untuk industri yang sebenarnya masih punya ruang tumbuh. Inaplas mendesak pemerintah memimpin koordinasi lintas kementerian secara aktif. "Kami berharap pemerintah menjadi pihak yang memimpin langkah pengamanan perdagangan ini. Jangan saling menunggu," tegasnya. Fajar menyebut proses di Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), akses data BPS, dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu diakselerasi. "Kalau terlalu lama, industrinya bisa keburu mati sebelum perlindungan diberikan," tambahnya.
Nasib serupa sudah lebih dulu dialami industri hulu tekstil. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan sejumlah perusahaan tekstil sudah tutup dalam tiga tahun terakhir akibat gempuran produk dumping China, dikombinasikan dengan pelemahan daya beli dan fluktuasi nilai tukar. Pola yang sama persis, hanya sektornya berbeda.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet setuju bahwa instrumen Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) perlu digunakan, tapi dengan catatan. "BMAD bukan untuk menutup impor, melainkan memulihkan persaingan yang adil. Namun penerapannya harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlangsungan industri hilir," jelasnya. Anti-dumping saja tidak cukup, kata Yusuf. Pemerintah juga perlu serius menurunkan biaya energi agar produsen nasional punya ruang untuk bersaing, bukan sekadar bertahan. "Anti-dumping saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu menurunkan biaya energi, termasuk harga gas industri, serta memastikan kebijakan perlindungan industri tetap sesuai ketentuan WTO," tandasnya.
Pertanyaannya sekarang sederhana: seberapa cepat pemerintah bisa bergerak, sebelum "pengurangan jam kerja" berubah jadi angka PHK yang lebih susah dijelaskan?