Dua kabar buruk datang bersamaan. Pasar tidak punya banyak waktu untuk bernapas.
Pada 15 Oktober 2026, MSCI Inc. resmi membuka konsultasi publik soal usulan penurunan klasifikasi Indeks MSCI Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Di hari yang sama, data inflasi Amerika Serikat keluar lebih panas dari perkiraan: 3,7% secara tahunan pada September 2026, melampaui ekspektasi konsensus 3,6% dan masih jauh di atas target The Fed sebesar 2%.
Keesokan harinya, pasar langsung menghukum. IHSG ditutup amblas 11,57% ke level 5.185,11 pada Jumat (16/10/2026). Rupiah, berdasarkan data Jisdor Bank Indonesia, tergerus ke Rp18.052 per dolar AS, melemah 2,06% dari posisi Rp17.687 per 15 September lalu.
Imbal hasil US Treasury sempat mendekati 5,3% setelah pengumuman inflasi, membuat daya tarik aset dolar semakin sulit ditandingi. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut kondisi ini memicu risk-off global, di mana investor menarik modal dari negara berkembang dan memindahkannya ke instrumen pasar AS. "Yang perlu diwaspadai adalah ketika arus keluar tidak hanya terjadi di pasar saham, tetapi mulai meluas secara berkelanjutan ke SBN dan instrumen moneter BI," ujar Josua.
Konteks globalnya bahkan lebih suram. Lonjakan harga energi akibat konflik Iran mendorong sejumlah bank sentral utama menaikkan suku bunga hampir serentak pada September 2026. The Fed mengerek Fed Funds Rate 25 basis poin ke kisaran 3,75-4%, ECB ikut menaikkan tiga suku bunga utamanya masing-masing 25 bps, dan Bank of Japan menaikkan target suku bunga jangka pendek ke 1,25% meski inflasinya baru 1,9%. Di AS, harga bensin melesat 34,2% dan minyak pemanas meledak 74,2% secara tahunan, menyumbang lebih dari separuh kenaikan inflasi keseluruhan.
Bagi Indonesia, efek dominonya terasa di sektor riil. Kepala Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Irman Faiz menjelaskan pelemahan rupiah menghantam lewat dua jalur: inflasi impor yang menggerus daya beli, dan pembengkakan biaya produksi bagi industri yang masih bergantung bahan baku luar negeri. "Tekanan terhadap rupiah dapat meningkatkan biaya impor, khususnya energi dan bahan baku, sekaligus memperbesar kebutuhan lindung nilai korporasi," jelasnya.
Pertanyaannya, haruskah Bank Indonesia langsung menaikkan BI Rate? Agaknya tidak, setidaknya untuk saat ini. Kalangan ekonom sepakat BI masih punya ruang manuver lewat instrumen non-suku bunga. Josua mengingatkan bahwa BI sudah mengantisipasi tekanan ini lewat kenaikan BI Rate kumulatif 100 bps pada Mei-Juni 2026. Inflasi domestik pun masih terkendali di 3,28% YoY per September, masih dalam kisaran sasaran 2,5±1%.
Irman menyarankan BI fokus mengoptimalkan intervensi valas melalui transaksi spot, Non-Deliverable Forward (NDF), dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), sambil menyesuaikan yield SBN agar selisihnya terhadap US Treasury tetap menarik bagi investor asing. Tanpa harus menaikkan suku bunga kebijakan dulu.
Ada faktor timing yang krusial. Rapat Dewan Gubernur BI dijadwalkan 20-21 Oktober 2026, sementara The Fed baru rapat pada 27-28 Oktober. Bak dipaksa memilih tanpa tahu arah lawan, BI praktis harus memutuskan kebijakan sebelum tahu keputusan Fed. Dalam ketidakpastian seperti ini, menjaga fleksibilitas adalah langkah yang masuk akal.
Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengakui tekanan belum akan reda dalam waktu dekat. BI, katanya, akan terus mengeksekusi intervensi melalui transaksi spot, DNDF, dan NDF, sekaligus membeli SBN di pasar sekunder untuk menahan laju pelemahan rupiah.
Ruang itu bukan tanpa batas. Josua memproyeksikan BI Rate berpotensi naik ke 6,00% pada akhir 2026 sebelum kembali turun bertahap di 2027. Rupiah diperkirakan berakhir di kisaran Rp17.980 per dolar AS pada tutup tahun. Angka yang masih perlu dibuktikan, kalau data ini bisa dipercaya, mengingat sentimen global belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Satu variabel yang belum masuk hitungan banyak analis: Huw Dixon, profesor emeritus ekonomi Universitas Cardiff, memperingatkan ketidakpastian berkepanjangan bisa mengikis kepercayaan terhadap kemampuan bank sentral menjaga stabilitas harga secara global. Kalau ekspektasi inflasi lepas kendali di negara-negara maju, Indonesia akan menghadapi gelombang kedua yang jauh lebih sulit dikelola.