Syaratnya satu, tapi bobotnya tidak ringan: jaminan likuiditas yuan sebesar 100% dari Bank Indonesia. Tanpa kepastian itu, keterlibatan Himbara dalam skema Local Currency Trade (LCT) antara Indonesia dan China akan sulit berjalan optimal, terlepas dari seberapa matang infrastruktur yang sudah dibangun.
Putrama Wahju Setyawan, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sekaligus representasi Himbara di forum itu, menyampaikan syarat ini langsung kepada Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026). Bukan sekadar negosiasi. Ini refleksi dari satu kenyataan teknis yang kerap luput dari perhatian publik: CNY tidak tersedia di pasar bebas.
"Ada sebuah syarat yang saya sampaikan kepada Pak Thomas Djiwandono, yaitu bahwa bank dalam negeri nanti yang akan terlibat dalam LCT ini membutuhkan 100% dukungan likuiditas CNY dari BI," kata Putrama. Ia menambahkan bahwa kebutuhan likuiditas ini cukup besar, mengingat volume transaksi valas dengan China di lingkup Himbara memang tidak kecil.
Skema yang sedang dikembangkan adalah LCT khusus CNY versus IDR, yang akan melibatkan tiga otoritas moneter sekaligus: Bank Indonesia, People's Bank of China, dan Hong Kong Monetary Authority. Kolaborasi tiga bank sentral ini bukan formalitas diplomatik. Ini prasyarat teknis agar mekanisme perdagangan rupiah-yuan punya kerangka yang sah dan likuid di kedua sisi.
Angka-angka yang mendasari urgensi skema ini cukup berbicara sendiri. Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya mengungkapkan bahwa nilai transaksi LCT Indonesia-China tahun lalu sudah melampaui 25 miliar dolar AS per tahun. Tahun ini, percepatan adopsinya terlihat nyata: transaksi bulanan sudah menyentuh kisaran 3,7 miliar dolar AS. Bukan angka yang bisa dikesampingkan.
BI sendiri agaknya tidak menunggu skema ini sempurna dulu sebelum bergerak. Otoritas moneter sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah bank dan bank sentral China agar transaksi yuan bisa langsung dieksekusi di dalam negeri. Perry menyebut pelaku usaha kini sudah bisa bertransaksi dalam yuan, baik spot, swap, maupun forward, langsung dari Indonesia.
Tapi justru di sinilah letak dilema Himbara. Infrastruktur sudah mulai dibangun, kebijakan sudah bergerak, kesepakatan bilateral pun sudah tercapai. Yang masih menggantung adalah kepastian soal siapa yang memasok likuiditas CNY ketika bank-bank BUMN mulai aktif memfasilitasi transaksi LCT dalam skala besar. Pasar bebas tidak bisa diandalkan untuk ini, dan Himbara tahu persis risikonya kalau nekat tanpa jaring pengaman dari BI.
Rupiah pada penutupan Selasa kemarin bertengger di Rp 17.839 per dolar AS. Angka itu cukup untuk bikin pasar gelisah. Memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan mitra dagang terbesar Indonesia bisa jadi salah satu langkah strategis untuk mengikis ketergantungan pada dolar, meski jalan menuju sana masih berliku. Pertanyaannya kini ada di meja Thomas Djiwandono: apakah BI siap mengambil posisi sebagai market maker likuiditas CNY untuk perbankan domestik?