Surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 tercatat 4 miliar dolar AS, sekitar Rp65 triliun, tapi ruangnya makin sempit. Impor tumbuh 15,24 persen, jauh melampaui ekspor yang hanya naik 3,02 persen di periode yang sama. Bahkan pada Mei 2026, neraca sudah defisit 1,6 miliar dolar AS. Angka itu bukan sekadar statistik bulanan yang bisa diabaikan begitu saja.
Kajian NEXT Indonesia Center membaca situasi ini sebagai alarm. Kepala Riset NEXT Ade Holis menegaskan bahwa fondasi ekspor nasional memang masih berdiri, tapi strukturnya rapuh karena terlalu bergantung pada komoditas mentah. Ia mendorong percepatan hilirisasi di sektor sawit, mineral, hingga besi-baja agar ekspor Indonesia punya daya tahan ketika harga komoditas global bergejolak. "Hal yang lebih penting adalah membangun struktur ekspor yang lebih beragam, bernilai tambah tinggi, dan mampu bertahan menghadapi gejolak ekonomi global. Dengan fondasi seperti itu, ekspor bersih akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Ade.
Persis di sinilah agenda hilirisasi nasional sedang diuji.
Di lapangan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) bergerak lebih konkret. Perseroan menandatangani nota kesepahaman Collaboration on Advanced Materials Development bersama MIND ID, DEFEND ID, dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) dalam forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing. Kolaborasi ini menyasar pembangunan rantai nilai yang benar-benar terintegrasi, dari pengelolaan sumber daya mineral sampai manufaktur bernilai tambah tinggi.
Direktur Utama KRAS Akbar Djohan menyebut ada potensi perputaran ekonomi hingga Rp66 triliun per tahun yang selama ini belum tersentuh optimal, khususnya pada segmen produk baja advanced materials yang masih didominasi impor. "Indonesia memiliki peluang besar membangun ekosistem advanced materials yang terintegrasi dan berdaya saing. Melalui sinergi antar-BUMN, kita dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar di dalam negeri," kata Akbar. Klaim yang ambisius, dan industri baja domestik sudah lama mendengar narasi serupa. Eksekusinya yang akan menentukan apakah pasar benar-benar percaya.
Forum itu sendiri menarik dicermati. Danantara menjadi platform penghubung, badan investasi pelat merah yang didorong jadi katalis hilirisasi. Sejumlah ekonom mengingatkan agar praseleksi proyeknya tidak asal jalan. Center for Economic and Law Studies (Celios) secara eksplisit menyerukan agar Danantara jeli dalam tahap praseleksi proyek hilirisasi, supaya tidak terseret ke investasi yang secara ekonomi tidak layak. Kekhawatiran serupa muncul dalam diskursus akademis yang menilai dialektika ekonomi-politik di balik Danantara masih menyisakan tanda tanya soal tata kelola dan akuntabilitas jangka panjang.
Pada level kebijakan, pemerintah mengacu pada kerangka Asta Cita sebagai kompas strategis, dengan hilirisasi sumber daya alam, pembangunan kawasan industri baru, dan digitalisasi perizinan investasi sebagai pilar utama. Pengembangan SDM lewat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja juga masuk agenda. Industri manufaktur bernilai tambah tinggi butuh tenaga terampil, bukan sekadar buruh produksi, dan itu bukan hal yang tumbuh dalam semalam.
Bisakah koordinasi antara Danantara, BUMN sektoral seperti KRAS, dan kerangka Asta Cita berjalan sinkron? Atau masing-masing bergerak di jalurnya sendiri, menghasilkan tumpang tindih yang justru memboroskan sumber daya? Investor yang melirik sektor ini, agaknya, perlu mencermati eksekusi lebih dari sekadar pengumuman MoU.