Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Dari panggung itu, satu pesan tersampaikan dengan cukup tegas: koperasi bukan sekadar warisan ideologi ekonomi, melainkan instrumen nyata untuk mengangkat kesejahteraan rakyat.
Tema tahun ini, "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya", agaknya bukan dipilih sembarangan. Pemerintah tampak ingin menegaskan ulang posisi koperasi sebagai alternatif yang serius, bukan pelengkap kebijakan, di saat tekanan ekonomi global dan ketimpangan masih jadi urusan yang belum tuntas.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin hadir dan membawa agenda tersendiri. Ia mendorong koperasi sebagai ekosistem ekonomi bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarga mereka, terutama para purna PMI yang pulang ke tanah air tanpa bekal usaha yang memadai. "Koperasi adalah pilar ketahanan ekonomi bangsa yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kita ingin memastikan ikatan kolektif ini juga menjadi wadah bagi para pekerja migran kita, agar sekembalinya ke tanah air, mereka memiliki ekosistem ekonomi yang kuat, produktif, dan mampu menopang kesejahteraan keluarga menuju Indonesia Emas," ujar Mukhtarudin.
Bukan retorika kosong. KP2MI, kata Mukhtarudin, akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi untuk mengintegrasikan potensi koperasi ke dalam program perlindungan dan pemberdayaan ekonomi komunitas PMI di seluruh daerah. Langkah ini patut dicermati. Remitansi PMI menyumbang devisa dalam jumlah besar tiap tahun, tapi konversi remitansi menjadi usaha produktif masih jadi pekerjaan rumah yang lama menggantung.
Gerakan serupa bergema di tingkat daerah. Di Kota Bogor, Wakil Wali Kota Dedie Rachim menegaskan pemerintah daerah tidak bisa lagi jadi penonton dalam urusan perkoperasian. Pemda harus aktif turun tangan membangun ekosistem yang sehat. Kabupaten Banyuasin pun memanfaatkan momentum Harkopnas ke-79 untuk menyerahkan penghargaan kepada koperasi-koperasi yang mempertahankan predikat sehat. Pesan yang dikirim jelas: tata kelola yang baik layak diapresiasi, bukan cuma dituntut.
Serempaknya respons dari lintas level pemerintahan ini, entah kebetulan atau tidak, mengirimkan sinyal bahwa koperasi sedang diperlakukan sebagai prioritas yang nyata. Bukan agenda seremonial tahunan yang usai setelah foto bersama. Pertanyaannya tinggal satu: apakah dorongan dari atas akan cukup mengubah persepsi masyarakat yang selama ini masih memandang koperasi dengan sebelah mata?