Hingga akhir Juni 2026, tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan baru menyentuh 70,09% dari target yang ditetapkan pemerintah. Bukan capaian akhir tahun, memang, tapi angka ini cukup untuk menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah di bidang perpajakan masih menggunung, tepat ketika Indonesia memperingati Hari Pajak setiap 14 Juli.
Data IKU Kepatuhan SPT Tahunan per 30 Juni 2026 mencatat tren yang perlu dicermati. Pada 2023 dan 2024, realisasi kepatuhan berhasil melampaui target. Lalu pada 2025, angkanya melorot ke kisaran 96%. Kini di pertengahan 2026, semester kedua menjadi medan ujian sesungguhnya.
Konteks fiskalnya tidak bisa diabaikan. Sepanjang lima tahun terakhir, pajak tetap menjadi tulang punggung pembiayaan negara. Ketika pandemi Covid-19 menghantam di 2020, penerimaan pajak hanya terealisasi sekitar 89,4% dari target, cermin retak dari betapa rentannya APBN ketika roda ekonomi berhenti berputar. Pemulihan datang cukup kuat di 2021 hingga 2023, ketika realisasi justru melampaui target. Meski 2024 kembali sedikit meleset, kontribusi pajak dalam pendapatan negara tidak tergantikan.
Tema Hari Pajak tahun ini, Bersinergi Membangun Negeri melalui Kepatuhan Pajak, bukan sekadar slogan. Ada logika fiskal yang sederhana namun sering luput dari perhatian publik: setiap rupiah yang masuk dari wajib pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga program perlindungan sosial. Membayar pajak, dalam kerangka ini, bukan sekadar kewajiban hukum. Ini gotong royong versi modern.
Kepatuhan sendiri punya spektrum lebih luas dari sekadar transfer uang ke kas negara. Ia mencakup pelaporan SPT tepat waktu, penghitungan yang akurat, hingga kejujuran dalam mengungkap kewajiban. Kepatuhan yang tumbuh dari kesadaran jauh lebih kokoh ketimbang yang lahir dari takut sanksi, setidaknya itu yang konsisten ditunjukkan riset-riset perpajakan lintas negara. Basis data yang solid dari pelaporan SPT juga langsung memperkuat kualitas kebijakan fiskal yang bisa dirumuskan pemerintah.
Transformasi digital menjadi variabel yang semakin krusial dalam persamaan ini. Layanan perpajakan kini tersedia dari ujung ke ujung secara digital, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran, pelaporan SPT, hingga administrasi melalui coretax administration system yang belum lama diluncurkan. Menariknya, aktor Jefri Nichol sempat bersaksi bahwa sistem baru itu "tidak seribet yang dikira". Entah kebetulan atau tidak, narasi semacam itu bisa jadi lebih efektif menjangkau segmen wajib pajak muda dibanding kampanye formal mana pun.
Teknologi saja tidak cukup. Literasi digital, edukasi yang konsisten, dan kualitas pelayanan di lapisan terdepan tetap menjadi penentu apakah transformasi ini benar-benar menggerakkan voluntary compliance, atau hanya mengubah tampilan antarmuka tanpa menggeser perilaku.
Bagi investor dan pelaku usaha, ada satu hal yang patut dicermati: kualitas administrasi pajak berkorelasi langsung dengan iklim tata kelola bisnis. Sistem pajak yang sehat, transparan, dan mudah dipatuhi menekan biaya kepatuhan korporasi, mempersempit ruang untuk praktik yang merugikan, dan menciptakan arena persaingan yang lebih rata. Memperkuat kepatuhan pajak bukan hanya urusan Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga urusan boardroom.