Harga Tandan Buah Segar sawit rontok di hampir seluruh sentra produksi utama Indonesia, dan pemicunya bukan fluktuasi pasar biasa. Kebijakan baru pemerintah yang mengharuskan ekspor CPO disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) langsung menciptakan guncangan. Kepanikan menjalar ke seluruh rantai pasok dalam hitungan hari.
Angkanya cukup bikin dahi berkerut. Di Sumatera Selatan, harga TBS amblas dari Rp 3.577 per kilogram menjadi Rp 2.722 per kilogram. Sumatera Utara menyusul, dari Rp 3.299 ke Rp 2.899 per kilogram. Riau tergerus dari Rp 3.397 ke Rp 3.070 per kilogram, Jambi dari Rp 3.266 ke Rp 2.944 per kilogram, Kalimantan Tengah dari Rp 3.483 menjadi Rp 3.163 per kilogram. Di level hilir, harga tender CPO ikut dihajar, dari sekitar Rp 15.300 per kilogram menjadi Rp 12.150 per kilogram hanya dalam beberapa hari. Bukan koreksi kecil.
Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menegaskan kondisi ini bukan cerminan melemahnya permintaan global. "Ketidakpastian memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO dan harga TBS petani," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5). Yang paling dirugikan, kata Darto, bukan pelaku under invoicing, melainkan petani di ujung rantai yang harga jualnya tergerus jauh.
Darto mencermati, ekosistem ekspor sawit nasional dibangun bertahun-tahun melalui jaringan yang kompleks: logistik, storage tank, bulking station, kapal tanker, trading hub, hingga pembiayaan lintas batas. Reputasi itu tidak tumbuh dalam semalam. Masuknya DSI sebagai entitas baru yang mekanismenya belum jelas menciptakan kekosongan kepastian yang langsung diisi kepanikan.
Pertanyaannya, siapa yang paling kena tampar? Salah satu risiko turunan yang paling dikhawatirkan POPSI adalah perilaku perusahaan besar yang berpotensi beralih membeli bahan baku dari grup internal sendiri demi meminimalkan eksposur. Wajar dari kacamata korporasi. Tapi dampaknya mematikan bagi pabrik kelapa sawit independen yang tidak punya refinery atau jaringan ekspor sendiri. Ujungnya, harga TBS petani mandiri yang sudah jatuh bisa semakin tertekan, bahkan ada yang tidak bisa memanen karena harga jual lebih rendah dari ongkos produksi.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) turut angkat suara dengan mengusulkan kebijakan satu harga nasional TBS sebagai solusi jangka menengah. Usulan ini muncul dari keprihatinan bahwa tanpa standar harga yang seragam, disparitas antardaerah akan semakin lebar dan petani kecil semakin rentan terhadap permainan harga di tingkat pabrik.
POPSI sendiri tidak menolak semangat reformasi tata kelola ekspor, termasuk upaya memberantas praktik under invoicing. Tapi perdagangan sawit internasional, kata Darto, tidak bisa diperlakukan seperti soal administrasi biasa. "Buyer internasional membeli bukan hanya karena barang tersedia, tetapi karena adanya kepastian pengiriman, kualitas, pembiayaan, manajemen risiko, dan kepercayaan terhadap mitra dagang," tegasnya.
Organisasi ini mendorong agar peran DSI difokuskan pada pencatatan, dokumentasi, monitoring, transparansi data ekspor, dan pengawasan administratif, bukan masuk terlalu jauh ke mekanisme penetapan harga atau transaksi perdagangan. "Jika negara masuk terlalu jauh dalam mekanisme perdagangan dan penentuan harga, maka risiko distorsi pasar, kepanikan usaha, dan tekanan harga sawit domestik akan semakin besar," imbuh Darto. Kalau data lapangan ini bisa dipercaya, distorsi itu sudah mulai terjadi sebelum DSI benar-benar beroperasi penuh.