Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pekebun Riau jatuh cukup dalam, dan pemerintah daerah tidak mau menunggu situasi makin runyam.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau resmi menerbitkan surat himbauan bernomor B/151/500.8/DISBUN/2026 sebagai respons atas gejolak harga pasca pemberlakuan kebijakan ekspor baru pemerintah pusat. Yang membuat situasi ini janggal: harga CPO di pasar dunia, basis penetapan harga TBS, hanya terkoreksi tipis. Tapi harga TBS di ladang petani? Amblas.
Kepala Disbun Riau Supriadi secara terbuka mengakui kepincangan ini. "Pemerintah Provinsi Riau mencermati adanya reaksi pasar berupa penurunan harga pembelian TBS kelapa sawit di tingkat pekebun secara signifikan, sementara harga CPO dunia yang menjadi dasar penetapan harga pembelian TBS hanya turun sedikit dan tidak signifikan, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas daerah," tulis Supriadi dalam surat tersebut. Kalimat itu tidak bisa dibaca setengah-setengah: ada indikasi bahwa penurunan harga TBS yang terjadi bukan semata cerminan kondisi pasar global, melainkan ada unsur spekulatif yang bergerak di lapangan.
Supriadi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi sawit yang dicanangkan pemerintah pusat dirancang untuk kepentingan jangka panjang industri. Karena itu, tidak boleh dijadikan tameng oleh pihak mana pun untuk memangkas harga TBS secara sepihak, atau, lebih tepatnya, tidak boleh dijadikan dalih untuk tindakan spekulatif yang merugikan petani. Lima poin himbauan pun dirilis. Nadanya cukup keras untuk sebuah surat himbauan.
PKS se-Provinsi Riau dilarang menurunkan harga beli TBS dengan alasan penyesuaian regulasi baru. Seluruh transaksi wajib mengacu pada harga resmi yang ditetapkan secara berkala oleh Tim Penetapan Harga TBS Disbun Riau, sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian. Dinas Perkebunan di tingkat kabupaten dan kota diperintahkan aktif memantau. Bila ada manipulasi harga di luar koridor aturan, sanksi menanti.
Kalangan pakar agaknya melihat gejolak ini sebagai badai jangka pendek. Begitu pemerintah pusat merinci lebih jauh soal kebijakan Domestic Supply Improvement (DSI), prediksi mulai bergeser ke arah pemulihan. Logikanya sederhana: kalau pelaku industri sudah paham betul arah kebijakannya, tekanan spekulatif di rantai pasok seharusnya mereda dengan sendirinya. Entah kebetulan atau tidak, sinyal itu mulai terbaca di beberapa laporan pedagang.
Riau bukan sembarang provinsi dalam peta sawit nasional. Jutaan hektare kebun, ratusan ribu petani swadaya, semua bergantung pada angka TBS mingguan. Koreksi harga yang tidak proporsional, bahkan jika berlangsung hanya beberapa pekan, bisa merembet ke daya beli lokal secara nyata. Bak efek domino yang tidak ada peluitnya.
Pertanyaannya sekarang: seberapa cepat klarifikasi soal DSI ini benar-benar menyentuh lapisan paling bawah, dari PKS sampai ke tengkulak di desa? Selama informasi itu belum merata, celah untuk spekulasi masih terbuka lebar.