Dalam dua pekan, segalanya berubah. Harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sebelumnya bertengger di Rp 3.300 per kilogram terjun bebas ke Rp 2.300, eh, maksudnya, dihajar turun ke angka Rp 2.300, koreksi: amblas ke Rp 2.300 per kilogram. Penurunan 30 persen dalam tempo dua pekan. Bagi jutaan petani di sentra sawit Sumatera Utara, itu bukan sekadar angka statistik. Itu tamparan.
Bersamaan dengan itu, harga pupuk NPK nonsubsidi melesat dari Rp 400.000 menjadi sekitar Rp 900.000 per zak isi 50 kilogram. Pemicunya: krisis bahan baku berbasis minyak bumi dan gas setelah konflik Timur Tengah pecah pada Februari lalu. Dua pukulan sekaligus. Petani sawit kena keduanya.
Edi Sinaga tahu persis rasanya. Petani sawit sekaligus Ketua Perkumpulan Pekebun Kelapa Sawit Berkelanjutan Bintang Simalungun di Kabupaten Simalungun, Sumut, itu menguraikan hitungannya dengan gamblang: rata-rata petani menggarap sekitar 1 hektar lahan, menghasilkan 1 ton TBS per bulan. Dengan harga Rp 2.300 per kilogram, pendapatan kotor hanya Rp 2,3 juta. Biaya pupuk dan pestisida saja sudah menelan Rp 1 juta. "Itu belum biaya panen, pengangkutan, dan perawatan. Dengan harga sekarang, hampir tidak ada pendapatan yang tersisa di tangan kami petani," ungkap Edi.
Batas aman, menurut petani, ada di angka Rp 3.000 per kilogram. Itu pun dengan asumsi harga pupuk masih normal. Kedua asumsi itu kini runtuh bersamaan.
Dampaknya menjalar jauh dari kebun. Di Kecamatan Sinembah Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, harga TBS bergerak di kisaran Rp 2.300 hingga Rp 2.500 per kilogram. Sungkunen Tarigan, petani setempat, menyaksikan pasar, warung, dan kedai kopi di sekitar desa ikut mati suri. "Ekonomi desa-desa di sekitar sini sangat bergantung pada sawit. Kalau harga sudah anjlok begini, semuanya jadi sepi," kata Sungkunen. Satu komoditas, satu nasib.
Yang membuat situasi ini lebih getir, harga CPO di pasar internasional sebenarnya tidak sedang lesu. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang digelar Kementerian Pertanian pada 29 Mei 2026, menegaskan bahwa permintaan CPO global masih bagus dan cenderung meningkat. Tidak ada justifikasi fundamental untuk menekan harga di tingkat petani. "Namun, yang terjadi justru TBS sawit petani dibeli murah. Tender CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) juga mengalami withdraw beberapa kali," ujar Sudaryono.
Kondisi itu, kalau data ini bisa dipercaya, bukan semata mekanisme pasar yang bekerja wajar. Sudaryono meminta tender CPO di KPBN tidak boleh withdraw lagi, sekaligus mendesak pabrik-pabrik sawit menormalisasi harga pembelian TBS petani. Dari 139 pabrik kelapa sawit yang teridentifikasi membeli TBS di harga rendah, baru 16 yang mulai menaikkan harga. Masih jauh.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Fariz Haholongan Hutagalung menyebut penurunan serapan TBS terjadi karena industri masih dalam masa transisi kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN. Kebijakan yang niatnya memperkuat tata niaga itu justru menciptakan kekosongan sementara yang paling terasa di lapisan paling bawah rantai pasok. "Kami melakukan monitoring dan pengawasan agar harga jangan sampai dipermainkan di tingkat petani. Kami juga berkoordinasi dengan pengusaha agar tidak menekan harga sawit di tingkat petani," kata Fariz. Sejauh ini, hasilnya belum terasa.
Soal pupuk, Fariz berterus terang: pemerintah hanya bisa menjamin harga pupuk bersubsidi. Pupuk nonsubsidi, yang justru dipakai mayoritas petani sawit karena mereka tidak masuk daftar penerima subsidi, sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar. "Pabrik pupuk di Indonesia ini masih menggunakan bahan baku impor sehingga kenaikannya sangat signifikan. Bahan bakar minyak juga mahal, pupuk mahal," ucap Fariz. Pasar sedang tidak berpihak, dan tidak ada yang bisa berbuat banyak.
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak: apakah kebijakan ekspor satu pintu yang tengah diuji coba ini bisa segera menemukan ritmenya, sebelum petani sawit benar-benar kehabisan napas?