Indonesian Crude Price (ICP) tercatat di angka US$68,59 per barel pada Juli 2025, turun dari bulan sebelumnya. OPEC+ memilih menahan laju produksi untuk mencegah harga jatuh lebih dalam. Dua fakta itu terdengar seperti kabar baik bagi negara net importir seperti Indonesia. Sayangnya, tidak sesederhana itu.
Ada skenario yang belakangan mulai diperhitungkan serius oleh pasar global: harga minyak mentah menembus US$150 per barel. Bukan lagi simulasi ekonom iseng, melainkan probabilitas yang mulai dimasukkan ke dalam model risiko. Kombinasi konflik geopolitik yang membara di Timur Tengah, gangguan rantai pasok energi, dan ketidakpastian pertumbuhan global membuat skenario ekstrem itu terasa kurang mustahil dari sebelumnya.
Bagi Indonesia, jarak antara US$68 dan US$150 bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Ia adalah jarak antara APBN yang masih bisa bernapas dan APBN yang megap-megap menanggung beban subsidi.
Soal subsidi ini yang paling pelik. Skema yang ada sekarang, jujur saja, sudah lama dipertanyakan efektivitasnya. Ekonom senior Faisal Basri bukan sekali dua kali mengingatkan bahwa subsidi BBM lebih banyak dinikmati pemilik kendaraan pribadi kalangan menengah ke atas ketimbang kelompok miskin yang menjadi justifikasi utama kebijakan ini. Paradoks klasik kebijakan populis: niatnya mulia, distribusinya miring.
Center of Reform on Economics (CORE) menawarkan jalan tengah yang agaknya paling realistis, yaitu penyesuaian subsidi berbasis pembatasan kendaraan pribadi. Bukan penghapusan total, bukan juga status quo. Implementasinya, bagaimanapun, butuh sistem pengawasan yang solid, data penerima yang bersih, dan infrastruktur pendukung yang siap. Tiga hal yang di Indonesia kerap menjadi titik lemah justru ketika paling dibutuhkan.
Dari parlemen, tekanan datang dari arah berbeda. Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid secara terbuka mendesak pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi, mewakili kekhawatiran yang memang nyata: kenaikan BBM punya efek domino yang cepat dan kejam. Dari pompa ke ongkos angkot, dari ongkos angkot ke harga cabai di pasar, dari harga cabai ke daya beli buruh harian. Panjang. Dan selalu mendarat paling keras di kelompok yang paling sedikit punya bantalan.
Kalau pemerintah terus menanggung beban subsidi tanpa reformasi, ruang fiskal menyempit. Dana yang seharusnya bisa dialihkan ke infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan tersedot ke subsidi yang salah sasaran. Ini bukan pilihan antara yang baik dan yang buruk, ini pilihan antara yang menyakitkan sekarang dan yang lebih menyakitkan nanti.
OPEC+ terus bermanuver. Keputusan menunda peningkatan produksi adalah sinyal bahwa kartel ini pun was-was melihat permintaan global yang lesu, terutama dari Tiongkok yang pertumbuhannya belum sepenuhnya pulih. Pembatasan pasokan bisa menopang harga jangka pendek, tapi tidak bisa melawan gravitasi jika permintaan global benar-benar melambat tajam.
Bagi pemegang posisi di saham-saham sektor energi domestik, ini bukan saat untuk lengah. ICP yang rendah memang meringankan beban impor, tapi sekaligus menggerus penerimaan negara dari royalti dan pajak sektor hulu migas. Target penerimaan migas dalam APBN berpotensi meleset, dan itu artinya ada penyesuaian lain yang harus dilakukan di tempat lain. Tidak ada makan siang gratis.
Yang dibutuhkan bukan kepanikan dan bukan pula kebijakan tambal sulam. Respons yang terkotak-kotak, di mana Bank Indonesia hanya mikir kurs, Kementerian ESDM hanya mikir harga BBM, dan Kemenkeu hanya mikir defisit, justru memperbesar biaya yang akhirnya ditanggung masyarakat. Pertanyaannya, berapa lama koordinasi lintas lembaga ini bisa terus diwacanakan tanpa benar-benar terjadi?
Pertanyaan finalnya bukan lagi apakah Indonesia akan terdampak gejolak harga minyak. Sudah pasti terdampak. Pertanyaannya adalah apakah kali ini pemerintah punya keberanian untuk keluar dari lingkaran setan subsidi yang sudah berlangsung terlalu lama, atau memilih menunggu sampai angka di layar perdagangan memaksa keputusan yang jauh lebih pahit.