Rerata ICP sepanjang Januari hingga Mei 2026 sudah bertengger di US$86 per barel, jauh melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Tapi pemerintah tetap kekeh: Pertalite, Solar subsidi, dan bahkan Pertamax tidak akan naik harga setidaknya hingga penghujung tahun ini.
Keputusan itu bukan tanpa harga. Untuk Pertamax saja, harga keekonomiannya kini ditaksir mencapai Rp16.427 per liter, sementara harga jual di SPBU masih dipatok Rp12.300 per liter. Selisih Rp4.000-an per liter itu harus ditanggung kompensasi pemerintah, dan kalau dikalikan volume penjualan bulanan, angkanya cukup bikin dahi mengernyit. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan kebutuhan dana kompensasi untuk Pertamax RON 92 mencapai Rp2,2 triliun hingga Rp2,3 triliun per bulan, dihitung berdasarkan rata-rata Brent di US$88,5 per barel dan kurs rupiah di kisaran Rp17.057 per dolar AS.
"Untuk Pertamax RON 92, nilai keekonomiannya kemungkinan berada di sekitar Rp16.427 per liter. Rujukan sebelumnya menunjukkan bahwa pada skenario ICP US$100 per barel dan kurs Rp17.000 per dolar AS, harga keekonomian Pertamax bisa mencapai sekitar Rp17.800 per liter," kata Josua ketika dihubungi, Selasa (2/6/2026). Artinya, kalau tekanan geopolitik Timur Tengah makin panas dan minyak kembali ke atas US$100, tagihan kompensasi itu bisa lebih besar lagi.
Alasan pemerintah berani menahan harga sebenarnya cukup terbaca dari pernyataan SKK Migas. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan ruang fiskal masih aman selama ICP tidak menembus US$100 per barel. "Ini yang menyebabkan harga Pertalite dan solar subsidi tetap tidak naik sampai akhir tahun karena targetnya, dananya cukup apabila ICP tidak mencapai US$100," jelas Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, Rabu (3/6/2026).
Yang bikin kalkulasi ini agak tricky: volatilitas ICP itu sendiri. Pada April 2026, rata-rata ICP tercatat US$117,31 per barel, melonjak US$15,05 dibanding Maret yang US$102,26 per barel. Kenaikan itu dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk gejolak Selat Hormuz dan blokade pelabuhan Iran oleh AS. Lonjakan April agaknya sudah mereda di bulan-bulan berikutnya, terbukti dari rerata YTD yang kembali ke US$86 per barel. Tapi risiko geopolitik tetap menggantung.
Dari sisi inflasi, tekanan mulai terasa. BPS mencatat inflasi Mei 2026 sebesar 3,08% YoY, dengan kelompok transportasi sebagai penyumbang inflasi bulanan tertinggi di angka 0,61%. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan penahanan harga BBM bersubsidi adalah bagian dari strategi lebih luas untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. "Pemerintah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sepanjang tahun 2026 guna meredam tekanan biaya transportasi dan distribusi di tengah fluktuasi harga minyak dunia," ujar Haryo kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/6/2026). Paket kebijakan penyertanya mencakup percepatan bansos PKH untuk 10 juta keluarga, BPNT untuk 18,8 juta penerima, hingga distribusi beras SPHP dan operasi pasar.
Soal stok, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan cadangan semua jenis BBM, dari Pertalite, Solar CN48, Pertamax hingga Pertamax Turbo, berada jauh di atas batas operasional minimum. Pelemahan rupiah diklaim tidak akan mengganggu pasokan. Pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang memungkinkan minyak mentah KKKS yang semula diekspor dialihkan ke kebutuhan domestik dengan harga ICP. Lemigas pun diberi ruang melakukan pengadaan minyak dari pasar internasional bila diperlukan.
Pertanyaannya buat investor: sampai kapan tahan? Kompensasi Pertamax Rp2,3 triliun per bulan bukan angka kecil. Beban itu harus masuk ke neraca fiskal di suatu titik, entah kebetulan atau tidak bersamaan dengan tekanan defisit yang sudah ada. Untuk 2027, SKK Migas memproyeksikan ICP di US$80 per barel, lebih rendah dari realisasi 2026, yang kalau terbukti akan sedikit meringankan tekanan. Tapi itu masih proyeksi. Konflik Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda reda.