Angka 5.597 itu bukan sekadar statistik operasional. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Badan Pangan Nasional menggelar Gerakan Pangan Murah di 37 provinsi dan 378 kabupaten/kota, menjadikan program ini salah satu intervensi harga pangan terbesar yang pernah dilakukan dalam satu semester.
Hasilnya mulai kelihatan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi pangan tahunan turun dari 6,24 persen di Mei menjadi 5,58 persen di Juni 2026. Inflasi bulanan ikut melandai, dari 0,22 persen ke 0,14 persen. Ini bukan penurunan dramatis, tapi trennya konsisten ke arah yang benar. Target pemerintah ada di kisaran 3-5 persen, dan jarak ke sana sudah semakin pendek.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut GPM sebagai strategi utama menjaga stabilitas harga sekaligus menekan tekanan inflasi yang masih dirasakan sebagian besar rumah tangga. "Selama Januari sampai Juni 2026 telah terlaksana GPM sebanyak 5.597 kali di seluruh Indonesia," kata Amran. Program ini menyediakan beras, telur, gula, minyak goreng, bawang, hingga cabai dengan harga lebih terjangkau, mengandalkan stok dari Perum Bulog dan ID FOOD, serta didistribusikan lewat keterlibatan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Peta distribusinya bicara sendiri. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi tiga provinsi dengan frekuensi pelaksanaan tertinggi. Sulawesi Barat mencatat inflasi tahunan terendah secara nasional, 2,29 persen, diikuti Lampung 2,46 persen, DKI Jakarta 2,78 persen, dan DI Yogyakarta 2,91 persen. Semua masih dalam koridor target inflasi nasional 1,5-3,5 persen, bahkan ada yang di bawahnya.
Cerita di wilayah timur berbeda. Data Indeks Perkembangan Harga pekan pertama Juli 2026 memperlihatkan Papua Tengah mencatat eskalasi tertinggi sebesar 8,13 persen, disusul Kalimantan Timur 4,35 persen dan Papua Barat Daya 2,81 persen. Pemicunya basi tapi konsisten: cabai merah, cabai rawit, dan beras. Papua Pegunungan bahkan belum sekali pun menggelar GPM sepanjang semester ini. Absen total.
Ketimpangan ini agaknya menjadi pekerjaan rumah terbesar untuk semester kedua. Kalau GPM terbukti meredam inflasi di Jawa dan sebagian Sulawesi, logika yang sama seharusnya bisa diterapkan di wilayah dengan tekanan harga yang justru lebih tinggi. Persoalannya terletak di infrastruktur distribusi, bukan di konsep programnya.
Secara akumulatif, inflasi pangan year-to-date hingga Juni 2026 tercatat 1,61 persen, membaik dibanding 2,15 persen di periode yang sama tahun lalu. Amran menegaskan ketersediaan pangan nasional saat ini masih ditopang produksi dalam negeri, sehingga Indonesia relatif tidak bergantung impor untuk menjaga stabilitas harga dari hulu ke hilir. Klaim yang, kalau data ini bisa dipercaya, untuk saat ini memang didukung tren angkanya.