Harga plastik kemasan naik. Bukan kebetulan.
Tekanan geopolitik di Timur Tengah kini tidak lagi sekadar berita luar negeri, tapi sudah sampai ke warung-warung kecil yang terpaksa menanggung kenaikan biaya kemasan produk mereka. Rantai dampaknya sederhana: konflik menekan harga minyak, biaya energi dan distribusi global ikut terkerek, ujungnya pelaku UMKM yang paling kena tampar.
Dalam Dialog Aspirasi RRI Pro 1 Surabaya, Selasa (7/4/2026), Anggota Komisi XI DPR RI Eric Hermawan mengatakan kenaikan harga plastik kemasan yang dikeluhkan pedagang dan pelaku UMKM perlu dilihat sebagai dampak lanjutan dari naiknya biaya energi serta distribusi global.
Tapi, agaknya pemerintah sudah mengantisipasi. Tidak ada kenaikan harga BBM pada April 2026, dan subsidi BBM yang selama ini jadi bantalan daya beli masyarakat tetap dipertahankan. "Kami sudah melakukan rapat dengan pihak terkait, termasuk bersama Menteri Keuangan. Intinya, diupayakan agar tidak ada kenaikan harga energi yang membebani masyarakat," ujarnya.
Dari sisi pangan, kondisinya relatif aman. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog sudah menembus lebih dari 4 juta ton secara nasional. Bukan angka kecil.
"Masyarakat tidak perlu panik karena pemerintah terus berupaya memberikan perlindungan agar gejolak global tidak langsung membebani kehidupan sehari-hari," kata Eric.
Sebagai payung perlindungan yang lebih luas, pemerintah juga memperkuat sejumlah program: subsidi BBM, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, operasi pasar, penguatan cadangan beras pemerintah, serta pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan bahan kemasan usaha kecil. "Semua program itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari dampak geopolitik, sekaligus menjaga daya beli agar tetap stabil," kata Eric.
Soal panic buying, Eric tegas. Entah kebetulan atau tidak, setiap kali ada isu geopolitik besar, perilaku ini selalu muncul dan justru memperparah kelangkaan di lapangan. Ia mengimbau masyarakat berbelanja bijak, tidak melakukan panic buying baik untuk BBM maupun bahan pangan, dan segera melapor bila menemukan oknum yang menaikkan harga secara tidak wajar.
Pertanyaannya, jujur saja: seberapa lama pemerintah bisa menahan beban subsidi ini kalau eskalasi di Timur Tengah belum juga mereda?