Angka 60,5 miliar dolar AS itu setara hampir Rp960 triliun, dan selama ini dibiarkan begitu saja.
Pemerintah akhirnya memetakan secara formal apa yang selama ini hanya menjadi pembicaraan di kalangan eksportir: betapa besarnya jarak antara ekspor Indonesia yang berjalan hari ini dan potensi maksimal yang bisa diraih dari empat pasar terbesar dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut angka ini sebagai export gap, selisih antara realisasi ekspor dengan kapasitas ideal ke negara mitra.
China menjadi ceruk terbesar yang belum tersentuh, dengan potensi senilai 31 miliar dolar AS. Komoditas yang paling memungkinkan mencakup mineral dan logam, mesin dan peralatan elektronik, produk kayu, kertas, karet, plastik, serta bahan kimia. Amerika Serikat menyusul dengan gap 14 miliar dolar AS, di mana produk kendaraan masuk dalam daftar peluang bersama sektor-sektor yang bertampang serupa dengan China. India tercatat 10 miliar dolar AS, Jepang 5,5 miliar dolar AS dengan keunggulan di hasil laut dan produk nabati.
Surplus perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026 memang tercatat 7,25 miliar dolar AS, tapi perjalanannya tidak mulus. Pada Mei, neraca perdagangan sempat defisit 1,61 miliar dolar AS, lalu Juni masih minus 450 juta dolar AS. Surplus baru pulih di Juli sebesar 120 juta dolar AS sebelum meledak di Agustus menjadi 3,55 miliar dolar AS. Volatilitas itulah, agaknya, yang mempercepat pemerintah merampungkan peta jalan ekspor berbasis komoditas dan pasar.
Airlangga menegaskan bahwa strategi yang dicanangkan tidak cukup hanya dengan mencari pasar baru. "Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ekspor tidak hanya perlu dilakukan melalui pencarian pasar baru, tetapi juga dengan memperdalam pasar yang selama ini telah menjadi tujuan ekspor Indonesia," ujarnya. Pendekatan yang diusulkan mencakup mencocokkan kapasitas produksi dalam negeri dengan kebutuhan spesifik tiap negara tujuan, dari sektor tambang, pertanian, perikanan, hingga manufaktur elektronik.
Hampir bersamaan, dari Tangerang terdengar suara yang lebih keras. James Riady, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Indonesia, bicara di hadapan pelaku usaha soal IEU-CEPA, dan pesannya tidak bisa lebih lugas: perjanjian dagang tidak membangun pabrik, tidak menciptakan lapangan kerja, tidak mendatangkan investasi. "Dunia usahalah yang melakukannya," tegasnya.
Bukan main.
James mendorong agar IEU-CEPA, yang akan menghapus tarif pada lebih dari 98% pos tarif antara Indonesia dan Uni Eropa, tidak selesai sebagai perayaan diplomatik. Ia mengusulkan pendampingan konkret untuk sekitar 100 eksportir potensial, mencakup identifikasi pembeli, pemenuhan sertifikasi, pembiayaan, logistik, hingga hambatan regulasi. Sektor yang masuk radar: tekstil, alas kaki, furnitur, pangan, perikanan, produk kreatif, komponen, dan jasa digital. Keberhasilan program, katanya, harus diukur dari bertambahnya perusahaan yang benar-benar bisa mengekspor ke Eropa dalam tiga tahun, bukan dari jumlah seminar yang digelar.
Pertanyaannya sederhana dan menggigit: berapa banyak seminar ekspor yang sudah digelar, dan berapa banyak perusahaan yang betul-betul berhasil masuk pasar Eropa setelahnya?
Tantangan dari sisi Eropa bukan main-main. Konsumen dan perusahaan Eropa menuntut sertifikasi, ketertelusuran rantai pasok, keberlanjutan, dan akuntabilitas emisi karbon. EUDR dan CBAM bukan sekadar jargon, bukan, tunggu: keduanya hambatan nyata yang sudah membuat sejumlah eksportir sawit dan kayu Indonesia kerepotan. "Eropa tidak akan menurunkan standarnya karena kita menandatangani CEPA. Kitalah yang harus meningkatkan standar kita," kata James.
Perdagangan barang antara Indonesia dan Uni Eropa saat ini mencapai hampir 29 miliar euro per tahun, dengan posisi investasi langsung Eropa di Indonesia sekitar 24,7 miliar euro pada 2024. Angka yang tidak kecil, tapi bisa jadi jauh lebih besar kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin dari potensi yang sesungguhnya. James mengusulkan evaluasi tahunan atas implementasi CEPA, diukur dari pertumbuhan perdagangan, jumlah eksportir baru, investasi yang masuk, dan lapangan kerja yang tercipta.
Dua sinyal dari dua forum berbeda, satu pesan yang sama: Indonesia punya modal, punya peluang, dan punya angka-angka yang mengesankan di atas kertas. Masalahnya bukan menemukan peluangnya. Masalahnya adalah mengeksekusinya sebelum orang lain yang bergerak duluan.