Defisit perdagangan barang Uni Eropa dengan China menyentuh €360 miliar tahun lalu. Bukan sekadar statistik. Itu cermin betapa asimetrisnya hubungan ekonomi dua kekuatan ini, dan Brussel agaknya baru serius menatap cermin tersebut.
Pada 29 Mei, para Komisioner Eropa menggelar pertemuan khusus untuk membahas "Instrumen Kelebihan Kapasitas", sebuah mekanisme yang memungkinkan UE memberlakukan pembatasan impor sektoral terhadap barang-barang China yang dianggap disubsidi dan mendistorsi persaingan. Argumennya sulit dibantah: hanya dalam empat bulan pertama 2026, surplus perdagangan Beijing dengan UE sudah menorehkan angka $113 miliar.
Komisi Eropa menyatakan bahwa kondisi hubungan perdagangan dan investasi saat ini tidak berkelanjutan, sambil menegaskan dialog dengan Beijing akan terus berjalan. Pernyataan yang terdengar hati-hati, bahkan terlalu hati-hati, mengingat skala masalah yang sedang dihadapi.
Dua agenda besar sudah menanti di kalender diplomatik: pertemuan para pemimpin G7 di Prancis pada 15-17 Juni, lalu disusul KTT pemimpin UE di Brussels pada 18-19 Juni. Komisi menyebut debat internal mereka akan "menjadi masukan" menjelang pertemuan-pertemuan itu. Bisa jadi. Tapi seberapa besar masukan itu berujung pada keputusan konkret, itu yang belum ada yang bisa jawab.
Brussel sibuk menyusun instrumen pertahanan. Beijing bermain di papan yang berbeda sama sekali. Dalam kurun sepuluh hari, Presiden Xi Jinping bertemu Donald Trump, lalu menyambut Vladimir Putin. Pertemuan dengan Trump berakhir tanpa perjanjian struktural mengikat, hanya janji-janji samar soal pembelian produk pertanian. Pertemuan dengan Putin memperkuat poros strategis yang terbentuk bukan oleh dokumen resmi, melainkan oleh kebutuhan bersama. Dua pertemuan, satu pesan: China tidak terisolasi, punya fleksibilitas strategis yang cukup, dan tidak akan goyah hanya karena Eropa memasang beberapa instrumen pertahanan perdagangan.
Inilah yang bikin banyak pengamat mengernyitkan dahi. Eropa jago mendiagnosis masalah, kurang jago mengeksekusinya. Jejak kebijakannya panjang: Program Otonomi Strategis 2019, Undang-Undang Chip 2021, Undang-Undang Bahan Baku Kritis 2022, Undang-Undang Industri Net-Zero 2023. Semua mengidentifikasi masalah dengan tepat. Semua kekurangan sumber daya dan koordinasi. Pola berulang, tanpa variasi yang berarti.
Akar masalahnya struktural. Kebijakan industri berskala Eropa menuntut transfer kekuasaan fiskal ke Brussel atau koordinasi sukarela yang dalam antara negara-negara dengan filosofi ekonomi yang berbeda-beda. Jerman tumbuh dari model ekspor industri bernilai tinggi dengan input berbiaya rendah. Prancis pendekatannya lain. Eropa selatan lain lagi. Memaksakan konsensus di antara ketiganya ibarat menyatukan tiga nada yang tak pernah harmonis.
Jerman, khususnya, berada di posisi paling sulit. Ketergantungannya pada pasar dan rantai pasokan China bukan sekadar preferensi bisnis, itu fondasi model pertumbuhan pasca-perangnya. Meminta Berlin menerima konfrontasi ekonomi dengan Beijing tanpa menyediakan kerangka industri alternatif yang kredibel, kalau data ini bisa dipercaya, adalah pertanyaan soal kelangsungan hidup, bukan soal geopolitik semata.
Lebih paradoksal lagi soal transisi hijau. Semakin agresif Eropa mendorong dekarbonisasi, semakin dalam pula ketergantungannya pada China untuk material baterai, unsur tanah jarang, dan komponen surya. Target iklim dan target otonomi strategis bergerak ke arah berlawanan. Brussel belum punya jawaban yang memuaskan untuk kontradiksi ini.
Selama dua dekade, pemerintah dan bisnis Eropa secara sadar memilih pemasok paling efisien dan termurah karena globalisasi terasa seperti sebuah kepastian. Kini ketika arsitektur itu mulai retak, mereka sadar tidak ada alternatif yang siap pakai. Ketergantungan bukan datang karena paksaan. Melainkan karena pilihan rasional yang diambil satu per satu, selama bertahun-tahun, ketika tidak ada yang mempertanyakan arah.
Ada langkah-langkah kecil yang mulai terlihat. Mekanisme penyesuaian batas karbon, kerangka perlindungan baja baru, dan inisiatif industri Spanyol soal "Nilai di Eropa" menunjukkan UE mulai meragukan asumsi lama bahwa keterbukaan pasar sudah cukup sebagai strategi. Tapi instrumen pertahanan perdagangan, sebesar apapun, bukan pengganti kerangka strategis yang kohesif. Setidaknya itu yang konsisten diingatkan para analis selama dua tahun terakhir.
Pertanyaannya bukan apakah Eropa punya instrumen. Punya. Pertanyaannya adalah apakah instrumen-instrumen itu punya komandan yang sama. Selama Eropa terus memainkan peran defensif sementara Beijing mengatur pertemuan puncak yang membentuk arsitektur perdagangan global, kesenjangan itu tidak akan menyempit hanya karena ada regulasi baru dari Brussel.