Satu kebijakan, dua dampak berlawanan. Mandatori biodiesel B50 yang resmi berjalan sejak 1 Juli 2026 berhasil memperkuat ketahanan energi domestik, tapi sekaligus memangkas kapasitas ekspor sawit Indonesia ke titik yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) memproyeksikan ekspor produk sawit nasional sepanjang kuartal III/2026 hanya akan menyentuh sekitar 4,3 juta ton. Bandingkan dengan realisasi 8,3 juta ton pada periode yang sama tahun lalu, penurunan 48% itu bukan sekadar angka statistik. Ini sinyal bahwa struktur industri sawit Indonesia sedang bergeser secara fundamental, bukan bergeser pelan-pelan, tapi cukup keras untuk dirasakan seluruh rantai pasokan.
Dari sisi produksi, output CPO dan CPKO sepanjang Juli hingga September 2026 diperkirakan mencapai 11,1 juta ton, turun sekitar 3 juta ton dibanding kuartal III tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan semata soal biodiesel. El Nino-Southern Oscillation (ENSO) yang menguat ditambah Indian Ocean Dipole (IOD) positif mendorong kondisi kering di sentra produksi, menekan potensi panen. Dua tekanan sekaligus.
Sementara suplai melemah, konsumsi domestik justru bergerak ke arah yang berlawanan. IPOSS memperkirakan permintaan dalam negeri mencapai 7,2 juta ton sepanjang Q3/2026, naik 12,9% secara tahunan. Porsi terbesarnya lari ke sektor energi: sekitar 4,25 juta ton, hampir 60% dari total konsumsi domestik, terserap untuk kebutuhan biodiesel. Angka itu menggambarkan betapa dominannya program B50 dalam membentuk ulang pola permintaan minyak sawit nasional.
4,3 juta ton. Itulah yang tersisa untuk diekspor ketika produksi tertekan dan domestik rakus. Stok nasional di akhir Q3/2026 pun diprediksi melorot ke 1,1 juta ton, level yang membuat seluruh ekosistem harga sawit menjadi sensitif terhadap perubahan sekecil apa pun, dari sisi produksi, konsumsi, maupun cuaca.
Buat pemegang saham emiten CPO, ada kabar yang agaknya cukup menggembirakan, setidaknya untuk sebagian kuartal ini. IPOSS memperkirakan harga CPO global akan terus menguat hingga September 2026, ditopang terbatasnya pasokan ekspor dan tipisnya stok. Tapi ada rem yang bekerja diam-diam: kenaikan harga referensi CPO memicu bea keluar lebih tinggi secara otomatis lewat struktur tarif berjenjang yang berlaku saat ini. Saat harga melampaui ambang tertentu, eksportir justru dihajar beban biaya yang makin besar, dan sebagian pasokan terdorong kembali ke pasar domestik. Harga bersih yang diterima eksportir bisa tergerus tepat di momen yang seharusnya jadi panen cuan, setidaknya itu gambaran yang muncul dari proyeksi IPOSS.
Di luar angka-angka itu, IPOSS juga menyoroti sederet isu yang tak kalah mendesak untuk Q3/2026: evaluasi domestic market obligation (DMO) minyak goreng, kesiapan menghadapi European Union Deforestation Regulation (EUDR), pembentukan BUMN ekspor, pembiayaan program B50, produktivitas kebun sawit rakyat, keberlanjutan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), hingga integrasi data rantai pasok. Daftar yang panjang, dan bukan satu pun yang mudah diselesaikan dalam satu kuartal.
Konklusi IPOSS cukup lugas: penguatan konsumsi domestik lewat B50 langkah yang perlu, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa peningkatan produktivitas dan tata kelola yang lebih solid, Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global justru di saat harga CPO sedang berpihak. Ironi yang, kalau tidak ditangani sekarang, bisa mahal harganya.