Sepanjang paruh pertama 2026, Lombok Timur diam-diam mencetak angka yang cukup membuat daerah tetangganya di Pulau Lombok harus mengakui: pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen, tertinggi di antara kabupaten dan kota yang ada di pulau tersebut.
Secara provinsi, posisi teratas memang masih milik Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang pertumbuhannya terdongkrak keberadaan smelter dan tambang AMMAN Mineral. Tapi di Lombok, Lombok Timur berdiri sendiri di puncak. Angka yang, jujur saja, tidak banyak diantisipasi pelaku ekonomi regional.
Sekretaris Daerah Lombok Timur Dr HM Juaini Taofik mengungkapkan hal ini usai dialog kebangkitan bangsa bersama pemuda di Kedai Teduh Selong, Sabtu. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur, kata Juaini, masih ditopang kuat sektor pertanian. Tapi ada yang bergerak di bawah permukaan: industri pengolahan makanan.
Dua keuntungan sekaligus, begitu Juaini merangkumnya. Pertama, tumbuhnya sektor ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Kedua, setiap transaksi di restoran menghasilkan pajak 10 persen untuk kas daerah. "Ini pilihan rasional warga. Tujuannya healing, diskusi sambil menikmati, tidak mesti jauh-jauh," ujarnya, merujuk pada menjamurnya kafe dan kedai baru yang langsung dipadati pengunjung meski baru dua bulan buka.
Ramainya ruang publik itu bukan sekadar tanda orang punya waktu luang. Bagi Juaini, perputaran uang yang terjadi di sana sehat di level bawah, sesuatu yang sering luput dari statistik makro tapi terasa langsung di lapangan.
Soal dampak kenaikan dolar akibat eskalasi konflik Iran-Amerika-Israel, pemerintah daerah belum berani merilis angka resmi sebelum sensus ekonomi tuntas pada Agustus 2026. Secara umum, kata Juaini, masyarakat Lombok Timur belum merasakan dampak yang meluas. Yang sudah terasa justru di transportasi. Tiket pesawat Jakarta yang dulu bisa ditebus Rp1 juta hingga Rp1,2 juta kini merayap ke kisaran Rp1,8 juta sampai Rp2 jutaan untuk Garuda. Cukup terasa.
Strategi Pemda bertaruh pada kombinasi ketahanan pangan, penguatan UMKM lokal, dan pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas. Termasuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku seperti gandum yang selama ini menopang produk seperti Indomie. Efisiensi birokrasi, kata Juaini, harus dicontohkan pemerintah lebih dulu sebelum meminta UMKM berbenah. "Sendi krisis memang harus kami contohkan dari institusi pemerintah," ucapnya.
Pertanyaannya: apakah momentum ini bisa bertahan ketika data sensus Agustus nanti akhirnya keluar, sementara tekanan eksternal agaknya belum akan mereda dalam waktu dekat?