Kalimantan Utara membukukan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen secara tahunan pada Triwulan II-2026, angka yang cukup solid untuk ukuran provinsi muda dengan basis ekonomi yang belum terdiversifikasi. Di permukaan, angkanya memang menjanjikan. Di baliknya, Bank Indonesia justru melihat persoalan struktural yang belum selesai.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltara, Agus Taufik, menyebut sektor industri pengolahan menjadi penopang utama pertumbuhan kali ini, dengan ekspansi 28,06 persen secara year-on-year. Lonjakannya ditopang peningkatan produksi kayu dan mulai masuknya penjualan produk aluminium dari penyewa kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Sinyal awal yang menarik, bisa jadi. Tapi konsistensinya baru akan terbukti dalam beberapa kuartal ke depan.
Agus tidak menutup mata soal risiko yang mengintai. Ketergantungan pada sektor pertambangan dan bahan mentah membuat perekonomian Kaltara rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, ibarat pedang bermata dua: ketika harga nikel atau batu bara sedang bersinar, angka PDRB ikut kinclong, tapi begitu harga global amblas, tidak banyak bantalan yang bisa menahan.
"Perekonomian Kaltara masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan dan bahan mentah terhadap harga komoditas global, keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur, serta kompetensi SDM lokal yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Agus.
Infrastruktur terbatas. Tenaga kerja lokal belum nyambung dengan kebutuhan industri. Dua pekerjaan rumah itu, kata Agus, belum tuntas.
Di sisi yang lebih cerah, adopsi pembayaran digital di provinsi berpenduduk sekitar 750 ribu jiwa ini terus menanjak. Pengguna QRIS per Triwulan II-2026 tercatat 147.818 orang, dengan volume transaksi mencapai 6,66 juta kali sepanjang periode tersebut, rata-rata satu warga melakukan transaksi QRIS sekitar 9 hingga 10 kali. Bukan sekadar coba-coba. Nominalnya bahkan melesat 137 persen dan menembus Rp676,08 miliar.
Angka yang tidak main-main, terutama untuk daerah yang bukan pusat ekonomi Kalimantan. Penggunaan QRIS kini tidak lagi terbatas pada konsumen ritel, melainkan sudah merambah pelaku usaha hingga pemerintah daerah. Tren ini, agaknya, memberi gambaran bahwa fondasi ekonomi digital Kaltara sedang dibangun, meski butuh waktu agar benar-benar jadi motor pertumbuhan baru yang punya bobot.
BI sudah mengidentifikasi tiga peluang yang bisa dikejar: hilirisasi industri logam dasar dan pangan, optimalisasi ekspor produk lokal ke negara tetangga, serta pengembangan ekonomi digital. Logis di atas kertas, kalau data ini bisa dipercaya. Tapi semuanya bermuara pada satu syarat yang sama, yaitu kualitas SDM dan infrastruktur yang memadai, dua hal yang masih jadi titik lemah Kaltara saat ini.
Pertanyaannya sederhana: seberapa cepat transformasi itu bisa terjadi sebelum siklus harga komoditas berikutnya datang menguji?