Pekan depan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia resmi berdiri sebagai badan usaha milik negara dengan satu mandat yang tidak kecil: menjadi pintu tunggal ekspor komoditas strategis Indonesia, mulai dari minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi atau ferro alloy.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan status DSI bukan swasta, dan kantornya sudah disiapkan di Gedung Danantara. Peresmian dijadwalkan dalam hitungan hari. Bagi sebagian pelaku pasar, kecepatan pembentukan entitas ini agaknya mengejutkan, mengingat mandatnya yang sangat luas.
Ada alasan spesifik di balik pembentukan DSI. Bertahun-tahun, praktik under invoicing dan transfer pricing di sektor komoditas ekspor terus menggerus penerimaan negara. Under invoicing, singkatnya, adalah laporan nilai barang yang sengaja dikecilkan agar bea keluar yang dibayar ikut mengecil. Transfer pricing bermain di celah harga antar perusahaan afiliasi, dan di sektor komoditas bermargin tebal, angkanya bisa sangat besar.
Landasan hukumnya sudah ada. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA dalam Rapat Paripurna DPR pada 20 Mei lalu. "Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," tegas Prabowo di hadapan parlemen.
Operasionalnya berjalan dua tahap. Fase pertama dimulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, di mana DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu. Bukan eksekutor penuh, pengawas harga dan transaksi. Fase berikutnya belum dirinci ke publik.
Soal siapa yang duduk di kursi direktur utama, Rosan memilih Luke Thomas Mahony, sosok dengan rekam jejak di industri mineral global. Pengalamannya mencakup kepemimpinan di sejumlah perusahaan mineral, termasuk pernah berkarier di PT Vale Indonesia, salah satu produsen nikel terbesar di tanah air. Rosan menyebut Luke punya jaringan kuat di sektor trading komoditas dan, poin yang disebut Rosan secara khusus, memahami bahasa Indonesia. Bukan detail sepele untuk posisi yang akan banyak berhadapan dengan eksportir lokal.
Tapi pertanyaan yang langsung menggantung begitu DSI diumumkan adalah soal potensi monopoli. Satu entitas yang mengontrol alur ekspor tiga komoditas terbesar Indonesia, tanpa pengawasan ketat, bisa menjadi masalah lebih besar dari yang coba diselesaikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kekhawatiran itu nyata. Atas usulan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, pejabat dari Kemenkeu dan kementerian serta lembaga lain akan ditempatkan langsung di DSI sebagai pengawas internal. "Kalau untuk pengawasan biar benar kita harus taruh orang di sana, termasuk dari keuangan, dari kementerian lain juga supaya tidak jadi monopoli," kata Purbaya di Istana. Ia menilai sistem pengawasan DSI akan lebih solid dibanding lembaga-lembaga serupa sebelumnya.
Klaim yang masih perlu dibuktikan. Struktur pengawasan lintas kementerian terdengar kokoh di atas kertas, tapi implementasinya di lapangan adalah cerita lain. Pasar komoditas bergerak cepat; birokrasi pengawasan yang lamban bisa menciptakan bottleneck baru di rantai ekspor yang selama ini sudah berjalan, meski penuh kebocoran.
Per 1 Juni, eksportir sawit, batu bara, dan ferro alloy menghadapi realita baru. DSI bukan lembaga pengawas pasif. Ia penentu apakah transaksi ekspor kamu dianggap sah atau tidak.