Rupiah sempat menguat 0,85 persen ke kisaran Rp17.741 per dolar AS pada 10 Agustus 2026, hari ketika pencalonan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia diumumkan. Pasar merespons positif, bahkan mencatat level terkuat sejak pertengahan Juni. Tapi jangan terlalu senang dulu.
Sepanjang tahun berjalan hingga akhir Agustus 2026, rupiah masih tercatat melemah sekitar 6 persen terhadap dolar AS, menjadikannya salah satu mata uang berkinerja terburuk di Asia. Penguatan sesaat itu bisa jadi hanya cerminan bahwa pasar, dalam ketidakpastian, lebih menyukai kontinuitas ketimbang kejutan. Destry bukan orang luar: ia menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan moneter tujuh tahun terakhir. Perubahan nama di pucuk pimpinan, bagi pasar, belum tentu berarti perubahan arah.
Pertanyaan yang jauh lebih berat justru datang dari para ekonom. Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai pergantian gubernur tidak akan mengubah persoalan mendasar rupiah. Ruang BI untuk membuat rupiah benar-benar stabil dan kuat dalam lima tahun ke depan, tegasnya, tetap terbatas.
"Bank Indonesia bisa saja mempertahankan nilai tukar, tetapi sistem dan struktur ekonomi seperti sekarang ini tetap akan berjalan," kata Didik. Instrumen yang tersedia, mulai dari suku bunga hingga intervensi di pasar valas, dinilainya tidak cukup apabila tidak dibarengi penguatan sektor eksternal dan arus devisa yang lebih besar.
Buktinya sudah tersaji. BI menaikkan suku bunga acuan total 100 basis poin pada Mei dan Juni 2026 hingga BI-Rate mencapai 5,75 persen. Hasilnya? Rupiah tetap sempat menyentuh rekor terlemah Rp18.190 per dolar AS pada Juni. Kenaikan suku bunga memang dapat menarik modal asing karena imbal hasil aset Indonesia yang lebih tinggi, tapi ada harga yang harus dibayar: biaya transaksi domestik ikut terkerek, sementara pertumbuhan kredit bisa tertahan.
Masalahnya lebih dalam dari sekadar instrumen moneter. Didik menunjuk struktur ekonomi Indonesia yang terlalu berorientasi ke dalam sebagai kelemahan mendasar. Besarnya pasar domestik dengan ratusan juta konsumen memang menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan PDB, dan menguntungkan perusahaan. Tapi aktivitas itu tidak secara langsung mendatangkan devisa segar. Ketika masyarakat membeli produk di dalam negeri, transaksinya berputar dalam ekosistem rupiah, bukan menghasilkan dolar.
Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan produksi domestik terhadap impor barang modal dan bahan baku. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang kelihatannya sehat pun tetap menciptakan kebutuhan terhadap dolar, bukan menambah pasokannya.
Perbandingan cadangan devisa yang disodorkan Didik cukup bikin dahi berkerut. Indonesia mencatat cadangan devisa sekitar 145,3 miliar dolar AS per akhir Juli 2026. Singapura, negara kota yang secara luas jauh lebih kecil, memiliki cadangan devisa sekitar 426,2 miliar dolar AS. Thailand menyimpan sekitar 279,2 miliar dolar AS, dua kali lipat Indonesia, padahal Thailand pernah tersungkur parah dalam krisis 1998. Bahkan Malaysia, dengan populasi jauh lebih kecil, mencatatkan cadangan devisa sekitar 132,6 miliar dolar AS. "Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal," ujar Didik.
Sumber devisa dari ekspor komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel memang ada, tapi itu pun rapuh. Indonesia bukan penentu harga global komoditas tersebut. Saat harga global anjlok, penerimaan devisa ikut tergerus, sementara kebutuhan dolar untuk impor tetap berjalan.
Angka arus modal memberikan sinyal yang, kalau data ini bisa dipercaya, agaknya lebih menjanjikan dari yang terlihat. Pada triwulan I 2026, Indonesia mencatat aliran modal keluar bersih sebesar 0,8 miliar dolar AS. Kebijakan moneter diperkuat, situasi berbalik: investasi portofolio pada triwulan II menjadi net inflow hingga 3,9 miliar dolar AS per 15 Juni. Hingga 14 Agustus, arus masuk bersih tercatat 1,8 miliar dolar AS. Betapa cepat pasar bisa putar balik ketika keyakinan bergeser. Di situlah independensi BI menemukan nilainya yang sesungguhnya.
Kredibilitas bank sentral bukan soal gagah-gagahan institusi. Investor tidak hanya membeli aset berdasarkan angka inflasi atau suku bunga hari ini; mereka juga membeli keyakinan bahwa BI masih bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahkan ketika keputusan itu tidak menyenangkan secara politik. Kepercayaan itu melemah, modal keluar dalam hitungan hari. Memulihkan kepercayaan selalu lebih mahal daripada menjaganya.
Tantangan Destry, karenanya, bukan memilih antara pertumbuhan dan stabilitas. Tantangannya adalah menjaga agar ambisi pertumbuhan jangka pendek tidak mengorbankan fondasi stabilitas yang justru menjadi syarat pertumbuhan berkelanjutan. Ujian sesungguhnya bukan seberapa cepat rupiah menguat setelah pergantian gubernur, melainkan apakah BI tetap punya keberanian mengatakan tidak ketika tekanan menuntut sebaliknya.
Didik mengingatkan satu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh bank sentral mana pun sendirian: tanpa perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari domestik ke ekspor, rupiah akan terus rentan. "Tetapi, tanpa fondasi daya saing di sektor luar negeri dan hanya dengan fondasinya pasar domestik, maka lima tahun ke depan jangan harap BI bisa menjadikan rupiah menjadi stabil dan kuat. Apalagi hanya dengan memainkan instrumen kebijakan suku bunga," tegasnya. Kalimat yang keras, tapi bukan tanpa dasar.