Empat kelompok dengan tuntutan yang sama sekali berbeda turun ke Senayan pada Kamis (27/8/2026), memadati depan Gedung DPR/MPR RI dalam demonstrasi yang dari siang sudah menyedot perhatian, tapi tidak. Em dash itu tidak akan muncul di sini. Berakhir dengan gesekan ketika matahari sudah tenggelam.
Yang paling vokal sejak sebelum hari-H adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Agenda mereka spesifik: mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, sekaligus meminta penuntasan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Dalam perkara itu, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi total Rp 2,6 miliar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 42 miliar. Bukan angka kecil untuk kasus di level kabupaten.
Perjalanan AMPB ke Jakarta sudah penuh hambatan sebelum aksinya dimulai. Polda Metro Jaya sejak Jumat (21/8) meminta penundaan transaksi rekening donasi AMPB selama lima hari kerja untuk kepentingan penyelidikan aliran dana. Bukan pemblokiran, kata polisi, tapi efeknya serupa. Saldo yang tertahan sekitar Rp 80,9 juta, gabungan donasi warga dan dana pribadi koordinator. Di atas jalan tol, bus rombongan 17 orang dari Pati dilempari batu dari atas jembatan penyeberangan di KM 54-56 Tol Jakarta-Cikampek. Tiga orang luka ringan, termasuk koordinator Supriyono alias Botok yang duduk di bagian depan. Dua pelaku tak dikenal, berpakaian hoodie dan masker. Meski begitu, Botok tak gentar. "Dari Pati kami sudah bawa bekal dan di sini teman-teman banyak yang bersolidaritas, sehingga adanya musibah penundaan transaksi itu tidak menghambat spirit teman-teman, justru semakin kami ditekan semakin kami melawan," ujarnya.
ALMDB bergabung dengan tiga tuntutan: pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Sekitar 2.000 warganya lebih dulu menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu sebelum bertolak ke Jakarta. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), koalisi 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, memperkirakan 1.000 orang ikut ambil bagian mulai pukul 14.00 WIB. Sepuluh tuntutan mereka lebar: dari evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, kenaikan upah buruh, pendidikan dan kesehatan gratis, hingga perlindungan pekerja rumah tangga. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel bahkan memasang ultimatum. "Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar," katanya.
Satu kelompok hadir dengan nada berlawanan. Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Bangkalan, Jawa Timur, menyiapkan 500 tiket keberangkatan untuk massa dari latar belakang yang beragam: tukang becak, buruh, kuli, sopir, sales. Bukan protes yang mereka bawa, melainkan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis. Koordinator RMP4 Ali menjelaskan, "Bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik."
Pemerintah memilih bersikap tenang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyebut demonstrasi sebagai hal yang lumrah. "Pertama kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran, dan masukan dan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (26/8). Soal apakah ada yang istimewa dari aksi kali ini? "Tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial," kata Qodari.
Malam harinya, situasi berubah. Sekitar pukul 18.35 WIB, massa AMPB dan pengemudi ojek online yang masih bertahan di depan gerbang DPR dibubarkan paksa. Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo memimpin langsung, membariskan personel kepolisian dan Satpol PP di depan gerbang utama. Alasannya teknis: batas waktu penyampaian pendapat sudah habis sejak pukul 18.00 WIB. Personel berpakaian sipil maju mencopot spanduk massa yang terpasang di gerbang. Protes meledak. "Kok dicopot? Itu punya kami, Pak. Itu dibeli pakai patungan uang rakyat!" seru salah satu peserta aksi. Hingga pukul 19.00 WIB, sebagian massa masih bertahan, menolak bubar, sementara perwakilan mereka masih berunding mencari jalan tengah.
Aksi ini, agaknya, belum benar-benar selesai.