Defisit perdagangan migas nasional Januari-Mei 2026 sudah di angka US$12,28 miliar. Harga minyak mentah dunia betah nongkrong di kisaran US$84-96 per barel, jauh di atas asumsi APBN. Bukan sekadar statistik, eh, bukan sekadar angka di laporan: ini tagihan nyata yang harus dibayar pemerintah sambil tetap menjaga roda ekonomi berputar.
Situasinya tidak sederhana. Ketegangan militer di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat dan Iran, terus memompakan ketidakpastian ke pasar minyak global. Di sisi domestik, beban subsidi dan kompensasi energi, mencakup BBM, listrik, dan LPG, diproyeksikan bisa menembus Rp360 triliun hingga Rp390 triliun apabila harga minyak bertahan di level sekarang. Kenaikan harga BBM non-subsidi dan gas domestik nyaris tak terhindarkan, meski masih dijaga agar tidak menghantam daya beli secara brutal.
Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan swasembada energi. Relevansinya tidak perlu diperdebatkan. Pertanyaannya: lewat jalur mana, dan seberapa cepat?
Pemerintah menjalankan program B50 sebagai salah satu jawaban, mencampur 50% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit ke dalam solar. Logikanya kuat: menghemat volume impor solar, mengamankan devisa, sekaligus menyerap produksi sawit domestik. Produksi CPO nasional saat ini di kisaran 56-57 juta ton per tahun, angka yang cukup besar di atas kertas.
Tapi di situlah trade-off-nya mulai terlihat. Ketika konsumsi CPO untuk energi dipacu hingga proyeksi 20 juta ton, ruang gerak pasokan untuk industri minyak goreng dan ekspor akan menyempit. Kalau harga CPO global melonjak melebihi keekonomian solar fosil, beban finansial program malah berbalik memukul. Penghematan devisa dari berkurangnya impor solar bisa terkikis habis oleh berkurangnya penerimaan ekspor CPO. Entah kebetulan atau tidak, dilema ini persis seperti yang selalu menghantui program biodiesel Indonesia sejak era B20 dulu. Ibarat pedang bermata dua.
Satu hal lagi yang sering luput dari diskusi B50: bahan bakar nabati tetap punya keterbatasan teknis. Industri berat, petrokimia, dan segmen transportasi spesifik masih sangat bergantung pada hidrokarbon cair dan gas bumi. B50 bukan solusi total. Ia hanya satu lapis dari pertahanan energi yang harus dibangun berlapis-lapis.
Lapis yang paling fundamental, dan paling sering terlambat digarap, adalah eksplorasi dan produksi migas hulu. Investasi di sektor ini besar, siklusnya panjang, risiko geologisnya nyata. Menarik modal masif ke sini bukan perkara mengubah regulasi semalam, melainkan soal kepercayaan jangka panjang terhadap iklim investasi. Pertanyaannya, berapa lama investor mau menunggu kepastian itu?
Kekhawatiran pelaku industri soal ini bukan tanpa dasar. Pasokan gas domestik masih menjadi tantangan tersendiri, sebagian karena infrastruktur pipa dan regasifikasi yang belum terintegrasi penuh di sejumlah wilayah. Ditambah fenomena pemadaman bergilir yang sempat terjadi belakangan ini, yang oleh Kementerian ESDM dikaitkan dengan kualitas pasokan batu bara PLN, kian memperpanjang daftar kekhawatiran yang harus dikelola.
Forum Coffee Morning yang digelar CNBC Indonesia bersama Bank DBS Indonesia pekan ini, yang menghadirkan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, asosiasi migas, hingga perwakilan kawasan industri, setidaknya menunjukkan bahwa percakapan antar pemangku kepentingan masih berlangsung. Konstruktif atau tidak, hasil konkretnya yang akan menentukan. Swasembada energi bukan slogan yang bisa selesai di ruang diskusi.