Per akhir Maret 2026, defisit APBN sudah menganga di angka Rp240,1 triliun. Naik 140 persen dari periode yang sama tahun lalu. Angka yang, jujur saja, sulit diabaikan begitu saja.
Penerimaan pajak secara neto memang tumbuh, tercatat Rp394,8 triliun atau sekitar 16,7% dari target APBN 2026, naik dari Rp327 triliun di kuartal I-2025. Tapi penerimaan bruto yang mencapai Rp518,2 triliun itu harus dipotong restitusi pajak senilai Rp123,4 triliun, turun 14,5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, dalam tiga bulan pertama saja pemerintah sudah mengembalikan uang pajak hampir seperempat dari total penerimaan kotor.
Besar? Lumayan.
Belanja terus menggelembung sementara pendapatan tumbuh belum cukup kencang, selisihnya pun kian melebar. Harga minyak dunia yang sempat amblas sekitar 15% belakangan ini agaknya jadi pisau bermata dua buat pemerintah: menekan penerimaan dari sektor energi, tapi sekaligus memberi sedikit napas untuk subsidi BBM.
Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi membingkainya cukup gamblang. APBN masih punya daya tahan, katanya, tapi resiliensi itu sedang diuji sampai ke batasnya. "Jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak jebol," ujar Rahma kepada ANTARA.
Target defisit tahun ini dipatok di 2,68% terhadap PDB. Dengan realisasi kuartal pertama yang sudah selebar ini, para ekonom mulai memperingatkan risiko defisit mendekati batas konstitusional 3,0%. "Target awal pemerintah 2,68 persen terhadap PDB. Kita sebagai ekonom memperingatkan risiko defisit mendekati batas aman konstitusi di 3,0 persen jika harga minyak tidak segera melandai atau jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM," kata Rahma. Terlebih kalau harga energi global tak segera jinak dan pemerintah tetap enggan menyentuh harga BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap pasang muka optimistis. Ia menyebut pemerintah sudah menghitung skenario rata-rata harga minyak dunia di 100 dolar AS per barel sepanjang tahun, dan defisit diklaim masih bisa dikunci di kisaran 2,9% PDB. "Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata 100 dolar AS per barel pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah," kata Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).
Bantalan fiskalnya? Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang kini mencapai Rp420 triliun. "Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang naik Rp420 triliun. Bakal kepakai kalau kepepet banget," kata Purbaya. Efisiensi belanja kementerian juga diklaim sedang berjalan.
Dari sisi Rahma, ada satu catatan yang layak disimak: wacana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mulai mengapung kalau kondisi geopolitik memburuk secara ekstrem. Tujuannya memberi ruang fiskal yang lebih lebar. Setidaknya itu yang ia sampaikan, dan perjalanannya masih panjang untuk dibuktikan.
Pertanyaannya sederhana: kalau baru tiga bulan pertama sudah selebar ini, sembilan bulan sisanya akan ditutup dari mana?