Defisit APBN 2026 sudah menyentuh Rp240,1 triliun per akhir kuartal pertama, setara 0,93 persen terhadap PDB. Wajar kalau angka itu langsung memantik kekhawatiran.
Tapi Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah justru bersuara sebaliknya.
Menurutnya, pelebaran defisit itu bukan sinyal bahaya. Ini konsekuensi yang memang disengaja dari strategi percepatan belanja. Realisasi belanja negara kuartal I 2026 terbilang agresif: Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Dari jumlah itu, Rp610,3 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yang diarahkan ke program-program prioritas nasional.
Di sisi pendapatan, kinerja tidak seburuk yang dibayangkan. Penerimaan negara mencapai Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen year-on-year. Pajak jadi penyelamat: Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen. Dari selisih kurang bayar dan lebih bayar, pemerintah masih mengantongi surplus kurang bayar Rp13,38 triliun, semacam "tabungan pajak" yang bisa jadi penyangga kalau situasi memburuk.
Tekanan justru datang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lifting migas yang tidak optimal ditambah harga Indonesian Crude Price yang lesu jadi biang keladinya. Said, agaknya dengan optimisme yang sudah disiapkan, menyebut kondisi ini akan mulai membaik di kuartal II seiring pemulihan harga minyak global dan bergeliatnya operasi hulu.
Pertanyaannya, berapa cepat pemulihan itu benar-benar terasa?
Soal pertumbuhan ekonomi, angka 5,6 persen di kuartal I 2026 memang di luar ekspektasi banyak pihak. "Di luar ekspektasi sejumlah pihak, nyatanya kita bisa tumbuh 5,6%," ujar Said. Faktor musiman Ramadan dan Lebaran mendorong permintaan rumah tangga, yang kemudian menggerakkan industri, perdagangan, transportasi, hotel, dan restoran. Belanja pemerintah sendiri berkontribusi 1,26 persen terhadap pertumbuhan kuartal ini.
Bukan angka kecil.
Neraca perdagangan Indonesia pun masih positif: surplus 5,5 miliar dolar AS, bertahan 71 bulan berturut-turut tanpa jeda. Kredit perbankan masih bergerak positif.
Satu isu yang sempat bikin gaduh: narasi bahwa saldo APBN tinggal Rp120 triliun. Said meluruskan. Saldo Anggaran Lebih dari APBN 2025 sebesar Rp420 triliun masih utuh, bahkan menghasilkan imbal hasil dari penempatannya di bank himbara. "SAL masih utuh sebesar Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara," kata Said. Sesuai undang-undang, SAL hanya bisa digunakan jika ada persetujuan DPR.
Dengan kombinasi refocusing anggaran, pembatasan transaksi dolar, Bond Stabilizer Fund, dan rencana penerbitan panda bond, Said memproyeksikan defisit akhir tahun bisa lebih rendah dari target APBN Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB. "Karena pilihan ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, di kisaran 2,56% PDB, setara Rp658,3 triliun," ujarnya.
Klaim yang masih harus dibuktikan tiga kuartal ke depan, kalau data ini bisa dipercaya.
Said juga mendorong momentum ini dipakai untuk memperkuat sektor-sektor tulang punggung ekonomi: manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Kelimanya menyumbang lebih dari 63 persen PDB dan menyerap mayoritas tenaga kerja. "Pemerintah perlu program quick win yang terukur untuk membangkitkan industri, perdagangan, pertanian, konstruksi dan pertambangan," kata Said.
Tanpa insentif nyata dan ekosistem investasi yang diperbaiki, angka 5,6 persen itu cuma akan jadi kenangan kuartalan.