Defisit APBN 2025 resmi melampaui batas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit anggaran sepanjang tahun lalu mencapai 2,81% terhadap Produk Domestik Bruto, lebih lebar dari patokan dalam Perpres No. 201 Tahun 2024 sebesar 2,53%.
Selisih antara pendapatan negara sebesar Rp2.765,13 triliun dan belanja yang menembus Rp3.621,31 triliun menghasilkan lubang fiskal senilai Rp670,34 triliun. Angka ini melompat jauh dibanding defisit 2024 yang tercatat sekitar Rp509 triliun, atau setara 2,37% PDB. Defisit keseimbangan primer pun amblas ke negatif Rp155,94 triliun, menyentuh 246,23% dari patokan semula. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
Untuk menutup gap itu, realisasi pembiayaan netto sepanjang 2025 mencapai Rp742,73 triliun, atau 120,54% dari target APBN 2025 yang dipatok Rp616,19 triliun. Purbaya menegaskan pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Klaim yang, agaknya, masih perlu dibuktikan lewat angka-angka berikutnya.
Purbaya justru maju dengan narasi optimistis soal kualitas belanja. Realisasi belanja pemerintah 2025 mencapai Rp2.586,4 triliun, atau 90,40% dari pagu APBN senilai Rp2.701,4 triliun. "Kami berterima kasih kepada fraksi yang telah mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja pemerintah yang mendekati pagu tahun anggaran 2025," ujar Purbaya dalam keterangannya, Rabu (15/7/2026).
Serapan tinggi memang bisa jadi kabar bagus. Tapi tanpa dampak nyata ke lapangan, angka itu sering kali jadi bahan debat klasik di ruang anggaran. Pertanyaannya, apakah kali ini berbeda? Purbaya menyatakan pemerintah akan menerapkan prinsip spending better sesuai PP 6/2023, yakni menajamkan belanja kementerian dan lembaga, memangkas pos yang dinilai kurang bermanfaat, sekaligus memperkuat sinergi antara belanja pusat dan daerah.
"Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja negara agar setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata," tegasnya.
Target yang dibidik mencakup pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan kesejahteraan. Agenda lama, konteks baru. Dengan defisit yang sudah jebol di 2025, ruang manuver tahun ini menyempit, dan tekanan untuk membuktikan setiap rupiah belanja benar-benar bekerja kian besar dari sebelumnya.