Rapat Paripurna DPR ke-24, Selasa (7/7/2026), jadi panggung kritik bertubi-tubi soal pengelolaan keuangan negara. Dari 579 anggota dewan, 298 hadir untuk menyaksikan perdebatan panas seputar pertanggungjawaban APBN 2025, eh, maksudnya, angka-angkanya yang cukup bikin dahi berkerut.
Defisit anggaran tahun lalu tercatat Rp670,34 triliun, setara 2,81% dari PDB. Target semula hanya Rp616,19 triliun atau 2,53% PDB. Selisihnya Rp54 triliun lebih. Angka itulah yang jadi amunisi fraksi-fraksi di DPR untuk menggempur pemerintah.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan Didik Haryadi menyederhanakan masalah ini dengan satu kalimat yang cukup telak: realisasi defisit menembus 108% dari yang diamanatkan undang-undang. Pendapatan negara hanya terserap 92% dari target, sementara belanja tetap melaju di angka 94%. "Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak efektif dalam mengendalikan belanja sesuai dengan kemampuan pendapatan negara, sehingga defisit bertambah Rp54 triliun, suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat," kata Didik.
Di sisi penerimaan, kondisinya juga tidak menggembirakan. Realisasi pendapatan negara hanya Rp2.765 triliun dari target Rp3.005 triliun, atau turun Rp85,48 triliun dibanding tahun sebelumnya. Tax ratio pun amblas ke 9,31%, jauh dari target 10,45%. Bukan angka yang bisa dianggap remeh, terutama ketika beban utang terus menggunung.
Fraksi PKS lewat Anis Byarwati menambahkan bahwa defisit keseimbangan primer, indikator yang kerap dipakai untuk mengukur tekanan fiskal jangka menengah, ikut meledak ke Rp155,94 triliun dari target Rp63,33 triliun. Lebih dari dua kali lipat. Ini, kata Anis, "menjadi sinyal penting dan mendesak akan perlunya penguatan dan peningkatan integritas tata kelola dan sistem penerimaan negara."
Fraksi PDI-P bahkan membawa daftar panjang: 16 poin krusial yang diminta pertanggungjawabannya. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target 5,2% menjadi 5,11%, angka kemiskinan yang masih bertengger di 8,25% padahal ditarget 7-8%, dan yang paling mencolok, mandatory spending pendidikan 20% yang tidak terpenuhi. Realisasinya cuma 90,68%. Artinya sekitar Rp67 triliun anggaran pendidikan tidak pernah keluar. Rasio utang terhadap PDB pun merangkak naik dari 39,8% di 2024 menjadi 40,5%, dengan total utang kini mencapai Rp9.658 triliun setelah pemerintah menambah utang Rp846 triliun sepanjang tahun.
Masif, memang.
Fraksi PAN melalui Muhammad Hatta memilih nada yang sedikit lebih konstruktif, walau substansinya serupa. Ia mendorong pemerintah menjadikan penguatan penerimaan, spending better, dan efisiensi sebagai prioritas. "Pengelolaan fiskal yang sehat bukan semata-mata tentang menutup defisit, melainkan juga mengenai upaya membangun fondasi perekonomian yang tangguh, mandiri, produktif, serta mampu menopang stabilitas nasional," kata Hatta.
Meski ramai-ramai mengkritik, mayoritas fraksi, termasuk PDI-P, tetap menyetujui pembahasan lanjutan atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2025. Kritik pedas di forum paripurna, agaknya, belum cukup untuk menghentikan roda legislasi. Pertanyaannya sekarang: apakah tekanan dari parlemen ini akan berbuah perubahan nyata di sisi fiskal, atau sekadar jadi ritual tahunan yang berlalu begitu saja?