Enam bulan beroperasi, omzet Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari di Kota Surakarta sudah menembus Rp300 juta, angka yang tidak kecil untuk sebuah koperasi yang lahir dari sebuah garasi pada September 2025, dengan modal awal hanya 32 anggota.
Kini anggotanya hampir empat kali lipat, sekitar 130 orang. Sisa hasil usaha (SHU) yang di akhir 2025 masih Rp2 juta, agaknya akan berlipat jauh jika tren semester pertama 2026 ini terus berlanjut. Ketua KKMP Banjarsari, Budi Agung Setyowicoyo, optimistis omzet tahunan bakal melonjak tajam seiring pembukuan SHU di penghujung tahun. "Saya meyakini dari di akhir tahun omzet kami akan meningkat tajam terkait dengan pembukuan SHU-nya," katanya.
Model bisnis KKMP Banjarsari tidak rumit, tapi efektif. Dua peran dijalankan sekaligus: sebagai off taker produk UMKM lokal dan hub distribusi sembako yang menggandeng Bulog, ID Food, serta distributor lain. Rantai distribusi dipangkas, harga kebutuhan pokok jadi lebih kompetitif, pelaku UMKM mendapat kepastian pasar. Dua masalah klasik ekonomi desa, dipukul dalam satu pukulan.
Model itulah yang sedang dicoba direplikasi di skala jauh lebih besar. Hingga kini, sebanyak 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Tengah telah berbadan hukum, menghimpun 136.112 anggota aktif dengan perputaran modal pada sektor usaha dominan mencapai Rp25,2 miliar. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menilai capaian awal itu sebagai modal yang solid, asalkan keunggulan struktural koperasi benar-benar sampai ke tangan konsumen. Politisi Partai Gerindra ini tegas: rantai distribusi yang lebih pendek dibanding minimarket modern harus berujung pada harga yang lebih murah, bukan cuma janji. "Rantai distribusi yang lebih pendek harus dimanfaatkan untuk memberikan harga yang lebih terjangkau kepada masyarakat. Jangan sampai keunggulan yang dimiliki koperasi justru tidak dirasakan oleh anggotanya," kata Heri.
Tuntutan serupa datang dari Jawa Timur. Bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi ke-79 pada Sabtu (18/7), Bupati Malang HM Sanusi hadir di Lapangan Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, dan menyatakan dukungan penuh Pemkab Malang terhadap KDKMP. Bagi Sanusi, Kabupaten Malang punya potensi yang terlalu besar untuk didiamkan, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif. Potensi itu hanya bisa berkembang maksimal jika ditopang koperasi yang sehat dan profesional.
"Ketika koperasi mampu tumbuh sehat, profesional, dan berdaya saing, maka manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan, perluasan kesempatan usaha, serta penguatan kemandirian ekonomi daerah," ujar Sanusi. Ia juga menegaskan bahwa penguatan koperasi tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Jawa Tengah, entah kebetulan atau tidak, sudah melangkah lebih jauh dari sekadar pembentukan badan hukum. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengungkap bahwa provinsi ini menjadi pelopor dalam insersi pendidikan perkoperasian ke kurikulum sekolah, menyasar sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD hingga SLB. "Kami punya konsep untuk insersi pendidikan koperasi, karena pemahaman terhadap konsep koperasi mungkin belum dipahami secara utuh," kata Sumarno. Logikanya sederhana: gerakan koperasi tidak akan berkelanjutan kalau generasi berikutnya tidak paham konsepnya.
Tantangan tetap ada. Heri mengingatkan soal tata kelola yang harus profesional, transparan, dan akuntabel. Sanusi bicara tentang digitalisasi dan perluasan akses pembiayaan. Keduanya menunjuk pada masalah klasik yang selama ini membuat koperasi Indonesia terjebak di fase "hidup segan mati tak mau". Pertanyaannya, dari 8.523 koperasi di Jateng saja, berapa yang benar-benar akan menyusul jejak Banjarsari?