Rp 8.705 triliun. Angka itu bukan salah ketik, dan bukan pula target sembarangan. Itulah total kebutuhan investasi yang dihitung Kementerian Keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, sebuah angka yang belum pernah benar-benar disentuh Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (1/9/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa investasi menjadi satu-satunya variabel yang bisa mendorong ekonomi keluar dari jebakan 5 persen yang sudah menjadi pola pertumbuhan Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk itu, investasi harus tumbuh 7 persen. "Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 6 persen pada 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen," ujar Purbaya.
Problema terbesarnya ada di komposisi pembiayaan. Dari Rp 8.705 triliun kebutuhan investasi nasional, APBN hanya mampu menyumbang Rp 459 triliun, sekitar 5,2 persen. BUMN dan Danantara dijatah Rp 330 triliun atau 3,8 persen. Sisanya, Rp 7.973 triliun atau 91 persen, harus datang dari sektor swasta. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut sumber pembiayaan itu bisa dari perbankan, lembaga pembiayaan nonbank, hingga pasar modal.
Bukan pekerjaan mudah. Pasar modal domestik masih dalam proses pemulihan kepercayaan, dan iklim investasi belum sepenuhnya pulih dari tekanan global.
Di sanalah Danantara masuk sebagai kartu yang dimainkan pemerintah untuk menunjukkan keseriusan. Target investasi lembaga ini pada 2027 dipatok Rp 1.200 triliun, melonjak lebih dari 370 persen dibanding target 2026 yang sebesar Rp 255 triliun. Angka itu sudah disepakati dalam pertemuan lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan pimpinan DPR. Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyatakan target Danantara tersebut langsung dijadikan patokan dalam menyusun proyeksi pertumbuhan tahun depan. "Danantara merumuskan Rp 1.200 triliun investasinya. Kalau kami inginnya investasi Rp 1.200 triliun mendukung pertumbuhan ekonomi, yang disampaikan itu menjadi patokan kami menyusun pertumbuhan," kata Fauzi.
Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan penetapan target ini dilakukan setelah konsolidasi asumsi makro RAPBN 2027. "Salah satu komponen yang paling signifikan dalam pertumbuhan itu kan investasi," ujarnya. Danantara diarahkan masuk ke sektor strategis dan hilirisasi yang punya nilai tambah tinggi.
Semester I-2026 sebenarnya memberi fondasi yang tidak buruk. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45 persen, inflasi terkendali, cadangan devisa Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar AS, dan aliran modal masuk hingga 28 Agustus 2026 sudah menembus Rp 140,6 triliun. IHSG menguat, rupiah stabil, imbal hasil SBN dinilai kondusif.
Tapi ada satu detail yang agaknya luput dari sorotan: sebagian besar arus modal itu bersifat hot money. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengingatkan bahwa transaksi finansial Indonesia memang surplus 11,95 miliar dolar AS di kuartal II-2026, namun neraca pembayaran keseluruhan masih defisit 0,9 miliar dolar AS. Surplus portofolio yang mudah lari belum mampu menutup lubang di komponen lain. "Jika PFII hanya memperbesar pencatatan transaksi tetapi tidak mengubah struktur pembiayaan Indonesia, manfaat makroekonominya akan terbatas," kata Josua.
PFII, Pusat Finansial Internasional Indonesia, masuk dalam paket kebijakan pemerintah untuk menarik cold money: modal jangka panjang berupa investasi langsung, dana kelolaan aset, dan pembiayaan infrastruktur. Pertanyaannya, berapa jauh jarak antara desain kebijakan dan eksekusi di lapangan?
Selain target investasi, Purbaya juga membawa sejumlah sasaran sosial-ekonomi ke meja DPR. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6 hingga 6,5 persen pada 2027, dari posisi 8,25 persen pada September 2025. Pengangguran terbuka diharapkan berada di 4,30 hingga 4,87 persen, rasio gini di 0,362-0,367. Asumsi makro lainnya: rupiah dipatok Rp 17.500 per dolar AS, yield SBN 10 tahun 6,9 persen, harga minyak ICP 75 dolar AS per barel, serta lifting minyak 612.500 barel per hari.
Dari sisi fiskal, RAPBN 2027 mematok pendapatan negara Rp 3.496 triliun dan belanja Rp 4.097,29 triliun, dengan defisit dijaga di 2,40 persen PDB. Reformasi belanja diarahkan ke efisiensi dan refocusing anggaran yang lebih berorientasi pada hasil.
Targetnya jelas ambisius. Bukan perkara gampang. Yang jadi soal bukan apakah angka-angka itu masuk akal di atas kertas, melainkan apakah iklim investasi Indonesia sudah cukup menarik untuk membuat swasta merogoh kocek Rp 7.973 triliun, dan apakah Danantara bisa membuktikan bahwa lonjakan target 370 persen bukan sekadar angka cantik di slide presentasi.