Rosan Roeslani tidak berbasa-basi. Di hadapan pelaku usaha dalam forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue, Rabu lalu, CEO Danantara Indonesia itu bicara soal sesuatu yang sudah lama jadi ironi nasional: Indonesia berhenti di titik ekstraksi, mengekspor bahan mentah lalu membeli balik produk jadinya dengan harga berkali-kali lipat. Kalimat itu sekaligus menjadi deklarasi arah lembaga yang usianya belum genap dua tahun.
Angkanya tidak kecil. Danantara saat ini menggarap 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi Rp225 triliun, dirancang menyerap 37.833 tenaga kerja. Dua fase pelaksanaan: Fase I senilai Rp109 triliun mencakup enam proyek prioritas di 13 lokasi, sudah groundbreaking pada Februari 2026; Fase II senilai Rp116 triliun dengan 10 proyek di 13 lokasi, menyusul April 2026. Cakupannya lebar, smelter aluminium dan tembaga, bioavtur dan bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa di kawasan timur Indonesia, hingga peternakan ayam terintegrasi.
Pada forum yang sama, ditandatangani nota kesepahaman antara PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT Pindad (Persero) untuk mengoptimalkan rantai pasok mineral kritis dan material maju bagi industri strategis nasional. Bukan cuma untuk kendaraan listrik: juga sektor dirgantara, maritim, pertahanan, dan ketenagalistrikan.
Chief Technology Officer Danantara Sigit P. Santosa menegaskan bahwa pengembangan industri middle stream material harus menjadi bagian dari transformasi nasional menuju ekonomi berbasis teknologi dan manufaktur bernilai tambah tinggi. "Nikel tetap menjadi salah satu keunggulan penting, namun agenda besarnya adalah membangun kapasitas industri yang lebih luas, bernilai tambah tinggi dan kompetitif secara global," kata Sigit.
Ambisi yang layak diacungi jempol, agaknya. Tapi ambisius saja tidak cukup, begitu kira-kira peringatan sejumlah ekonom.
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai Danantara harus lebih jeli dalam praseleksi proyek. Sebagai Associate Member International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), Danantara terikat standar Santiago, dan standar itu seharusnya diterapkan konsisten: seleksi proyek, manajemen risiko, pengukuran dampak, koordinasi lintas kementerian. "Danantara perlu ambil posisi jadi jembatan antara kementerian teknis, pemerintah daerah, dan investor," kata Bhima.
Satu fakta yang paling bikin pelaku pasar mengernyitkan dahi: hingga pertengahan 2026, laporan keuangan konsolidasi perdana Danantara untuk tahun buku 2025 belum juga terbit. Sudah melewati tenggat normatif UU Perseroan Terbatas, maksimal enam bulan setelah tahun buku berakhir. Manajemen berdalih proses konsolidasi akuntansi ribuan anak perusahaan BUMN memang kompleks, termasuk pembersihan buku besar dari impairment losses dan penghapusan piutang macet. Alasan teknis, bisa dimaklumi. Tapi kalau data ini bisa dipercaya, menjalankan ekspansi portofolio aktif bernilai ratusan triliun tanpa neraca yang tervalidasi menempatkan direksi dalam posisi yang, secara hukum pidana korupsi, sangat tidak nyaman.
Dampaknya tidak berhenti di dalam negeri. Pada GSR Scoreboard 2026 yang dirilis Global SWF, skor Danantara bertengger di level 40 persen, jauh di bawah INA yang membukukan 90 persen, apalagi Temasek Holdings Singapura yang sempurna di angka 100 persen. Governance Danantara tercatat 5 dari 10, sustainability 3 dari 10, resilience hanya 2 dari 5. Bukan angka yang membesarkan hati bagi investor asing yang sedang menimbang komitmen jangka panjang.
Struktur internal pun masih dalam proses pembenahan. Target perampingan BUMN dari lebih dari 1.000 entitas menjadi 250 perusahaan dalam dua tahun bukan agenda kecil. Merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga induk sektoral tertunda hingga kuartal IV-2026 karena kompleksitas restrukturisasi utang. Empat perusahaan manajemen aset pelat merah, PNM Investment Management, BNI Asset Management, BRI Manajemen Investasi, dan Mandiri Manajemen Investasi, diciutkan jadi satu entitas tunggal di bawah Mandiri Manajemen Investasi. Tantiem dan bonus komisaris BUMN resmi dihapus lewat Surat Edaran Danantara Nomor S-063, diklaim menghemat Rp8 triliun per tahun overhead.
Nominal yang tidak main-main. Tapi efisiensi di atas kertas itu kontras dengan kenyataan bahwa kursi komisaris di BUMN-BUMN besar masih banyak ditempati mantan relawan politik dan fungsionaris partai, bukan profesional yang melewati seleksi kompetensi ketat. Patronase politik dan world-class governance adalah dua hal yang sulit duduk berdampingan di meja yang sama.
Pertanyaannya sederhana buat investor ritel: Danantara mengelola aset yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi kinerja emiten-emiten BUMN di portofolio mereka. Kalau laporannya saja belum beres, angka-angka proyeksi yang beredar patut dicermati dengan ekstra hati-hati, setidaknya itu kesimpulan yang sulit dibantah.