Angka 20.300. Itulah proyeksi terburuk jumlah pekerja yang bisa kehilangan pekerjaan pada kuartal II/2026, dan sektor manufaktur disebut akan menanggung beban terbesar.
Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu, memperkirakan tambahan PHK pada April hingga Juni 2026 berpotensi mencapai 15.300 hingga 20.300 buruh. Dari angka itu, sektor manufaktur diproyeksikan paling babak belur, dengan estimasi korban antara 8.700 hingga 12.100 pekerja. Sektor jasa menyumbang 3.300 hingga 4.500 pekerja, sektor pertanian sekitar 3.300 hingga 3.600 pekerja.
Proyeksi itu dibangun di atas dua asumsi yang, jujur saja, bukan skenario yang terlalu jauh dari realitas saat ini: gangguan distribusi di Selat Hormuz yang diperkirakan masih berlangsung dua hingga tiga bulan lagi, dan nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus Rp17.400 per dolar AS. Para peneliti Core, yakni Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah, menggunakan pendekatan tabel input-output BPS tahun 2020 untuk menghitung seberapa besar kenaikan biaya impor bahan baku bisa menggerus penyerapan tenaga kerja di industri.
Dari sisi serikat pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sudah lama membunyikan alarm. Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa tekanan terhadap industri padat karya datang dari lebih dari satu titik. Pelemahan rupiah jadi faktor utama, atau lebih tepatnya, bak jebakan berantai: industri yang bergantung pada bahan baku impor otomatis membayar lebih mahal setiap kali rupiah tergerus. "Harga rupiah yang ambruk terhadap dolar juga karena bahan baku impor membelinya pakai dolar, sehingga meningkat ongkos produksinya," kata Said dalam konferensi pers daring, dikutip Minggu (31/5/2026).
Bukan cuma kurs. Kenaikan harga BBM industri nonsubsidi ikut menggerogoti margin operasional perusahaan, membuat sebagian pelaku usaha memilih efisiensi tenaga kerja sebagai jalan keluar paling cepat. Sebagian lagi memilih langkah yang lebih drastis: tutup operasional.
Said mencontohkan PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, pabrik elektronik yang menghentikan kegiatan produksinya dan berdampak pada sekitar 350 buruh. Di sektor otomotif, PHK sekitar 200 pekerja di Sidoarjo, Jawa Timur, disebutnya terjadi setelah penjualan kendaraan merosot akibat harga yang terdongkrak oleh mahalnya komponen impor. Tekanan serupa mulai merambah industri tekstil, garmen, dan alas kaki. KSPI memperkirakan potensi PHK di ketiga sektor ini bisa menyentuh 9.000 buruh dalam tiga bulan jika tidak ada intervensi yang berarti.
Pemerintah mengklaim sudah bergerak. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan koordinasi lintas kementerian terus berjalan di bawah payung Menko Perekonomian untuk memantau perkembangan di sektor-sektor yang tertekan. "Kita lintas kementerian satu tim, kita terus monitor," tegas Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026). Salah satu langkah yang sudah diambil: relaksasi kebijakan perpajakan, sebagai respons terhadap persoalan keterbatasan pasokan gas yang sempat memukul sejumlah industri.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal apakah PHK akan terjadi. Seberapa dalam dampaknya bisa ditahan sebelum angka pengangguran bergerak ke arah yang tidak diinginkan, itu yang belum ada yang berani jawab.