Sebuah video berdurasi 10 menit 35 detik beredar di YouTube dan langsung viral, mengklaim Indonesia telah resmi hengkang dari World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Narasi dalam video itu bahkan menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara dramatis merobek perjanjian kerja sama dengan IMF, sebuah adegan yang tidak pernah terjadi.
Setelah ditelusuri, isi video itu jauh dari klaim yang dipasang di judulnya. Yang dibahas sesungguhnya adalah pernyataan Purbaya soal proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi World Bank, bukan deklarasi keluarnya Indonesia dari lembaga keuangan multilateral tersebut. Tidak ada adegan Purbaya merobek dokumen apa pun. Tidak ada pernyataan resmi tentang penarikan keanggotaan.
Konteks aslinya justru lebih menarik. Purbaya mempertanyakan proyeksi World Bank yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 4 hingga 4,7 persen, sementara pemerintah membidik angka sekitar 6 persen. Proyeksi itu dinilainya terlalu rendah dan berpotensi menekan sentimen pasar terhadap perekonomian Indonesia. Ia juga menyebut tingginya harga minyak dunia ikut memengaruhi kalkulasi World Bank, dan angkanya bisa bergeser apabila harga minyak kembali ke level normal. Pemerintah, kata Purbaya, akan mendorong pertumbuhan lewat pelaksanaan program-program ekonomi, penguatan sistem keuangan, serta perbaikan iklim investasi. Bukan dengan cabut dari institusi Bretton Woods.
Lalu dari mana narasi "keluar dari IMF" itu muncul? Agaknya dari kepala si narator sendiri. Berdasarkan interpretasi pribadinya, sang narator menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap IMF dan World Bank demi memperkuat kemandirian ekonomi. Pandangan yang sah untuk diperdebatkan, tapi tidak bisa dijual sebagai fakta, apalagi dikemas seolah kebijakan resmi yang sudah berjalan.
Sampai artikel ini ditulis, Indonesia masih tercatat sebagai anggota aktif IMF. Tidak ada notifikasi resmi. Tidak ada surat penarikan keanggotaan. Tidak ada konfirmasi dari Kemenkeu maupun Bank Indonesia. Klaim ini masuk kategori hoaks, bukan salah kutip, bukan opini yang disalahartikan, tapi memang tidak berdasar sama sekali.
Bagi investor, narasi semacam ini patut dicermati betul. Klaim yang menyentuh posisi Indonesia di lembaga keuangan internasional, kalau ditelan mentah-mentah, bisa menggerus persepsi risiko terhadap aset-aset domestik. Rupiah, SBN, hingga IHSG semuanya sensitif terhadap sentimen soal kredibilitas fiskal dan hubungan Indonesia dengan komunitas keuangan global. "Saring sebelum sharing" memang klise. Tapi di pasar modal, bedanya bisa berujung nyangkut atau cuan.