Kabar dari Kementerian Keuangan soal rencana insentif lebih besar untuk kendaraan listrik berbasis baterai nikel disambut hangat PT BYD Motor Indonesia. Bukan sekadar basa-basi dukungan, respons ini datang dengan nada yang cukup substantif dari pabrikan asal China yang dalam beberapa tahun terakhir agresif menggarap pasar otomotif lokal.
Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan menegaskan, insentif semacam ini bukan hanya soal jualan mobil listrik lebih banyak. Urgensinya jauh lebih luas, kata Luther, terutama soal ketergantungan pada energi fosil yang kian sulit dipertahankan dan situasi geopolitik yang semakin kompleks. "Tapi saya percaya insentif dari pemerintah, bisa sesegera mungkin mendukung transisi energi dan mengurangi subsidi bahan bakar, apalagi dengan uncertainty dan situasi geopolitik sekarang menjadi semakin kompleks ya untuk tetap bergantung pada energi fosil," kata Luther di Jakarta, Selasa.
Kebijakan yang masih digodok ini punya logika sederhana namun ambisius: berikan insentif lebih besar untuk EV yang baterainya menggunakan nikel lokal, khususnya jenis third generation atau nikel tinggi. Bukan kebijakan EV semata. Ini juga kebijakan hilirisasi.
Indonesia produsen nikel terbesar di dunia. Tapi selama ini komoditas itu lebih banyak keluar dalam bentuk mentah atau setengah jadi, dinikmati pihak lain. Kalau rantai pasok baterai EV bisa benar-benar terhubung dengan sumber nikel domestik, ceritanya bisa lain.
BYD mengklaim sudah menyiapkan strategi jangka panjang yang mencakup sisi produksi, pembangunan ekosistem, jaringan penjualan, after sales, garansi, hingga komitmen terhadap baterai. "Kami telah menetapkan seluruhnya, mempertimbangkan berbagai macam aspek termasuk dari sisi produksi, ekosistem yang akan dibangun, gaya dalam menentukan jaringan penjualan, kemudian pertimbangan terhadap package terhadap pengendaraannya, yaitu seperti after sales, commitment dari warranty, lalu baterai," jelas Luther. Ia menyebut pendekatan ini juga sebagai refleksi dari efektivitas aturan fiskal dan non-fiskal yang sudah berjalan sukses di negara-negara lain.
Soal jenis teknologi baterai, BYD tidak pasang taruhan di satu sisi. Nikel atau lithium, kata Luther, keduanya tetap sejalan dengan niat baik pemerintah. Detail aturannya? Diserahkan sepenuhnya pada pemerintah. Sikap yang, agaknya, cukup taktis, bak gayung bersambut dengan posisi pemerintah yang juga belum final. BYD tidak mau tersudut di satu kutub teknologi, di tengah debat LFP versus NMC yang masih panas di industri baterai global.
Pertanyaan yang lebih relevan buat investor: siapa yang paling diuntungkan kalau kebijakan ini jadi berlaku? Emiten nikel seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO), plus ekosistem downstream yang sedang dibangun di kawasan industri Morowali dan Weda Bay, bakal jadi nama-nama yang perlu dilirik ulang. Adopsi EV naik, permintaan nikel terkerek, hilirisasi menguat. Teorinya rapi. Eksekusinya yang biasanya jadi soal.