Harga beras premium sudah melayang di kisaran Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram, jauh di atas batas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Perum Bulog rupanya tidak tinggal diam.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pihaknya tengah mengajukan konversi sekitar 300 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menjadi beras premium, untuk periode September hingga Desember 2026. Usulan itu sudah disampaikan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). "Estimasi yang kami ajukan adalah sekitar 300 ribu ton," kata Rizal.
Tujuannya: penetrasi pasar. Dengan memasok beras premium dari CBP, pemerintah berharap harga bisa kembali mendekati HET yang, berdasarkan regulasi zonasi Bapanas, seharusnya berada di kisaran Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram tergantung wilayah. Selisih antara HET dan harga pasar saat ini, jujur saja, cukup menganga.
Dari sisi ekonom, langkah ini dinilai sudah ke arah yang benar. Dipo Satria Ramli dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut operasi pasar Bulog sebagai prioritas jangka pendek yang paling relevan untuk meredam tekanan inflasi pangan menjelang September. "Bila memang harus menggunakan fiskal, dan betul inflasi pangan yang menjadi kekhawatiran utama, yang dapat menjadi prioritas jangka pendek mestinya sih operasi pasar Bulog untuk stabilisasi beras dan pangan pokok," kata Dipo.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia memperlihatkan harga beras di tingkat eceran nasional berkisar Rp14.750 hingga Rp17.700 per kilogram per Rabu kemarin. Cabai rawit merah tembus Rp78.100 per kilogram, cabai merah keriting Rp70.400 per kilogram. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Dua komoditas itulah, beras dan cabai, yang menurut Dipo paling kritis memasuki kuartal III dan IV 2026. Bayang-bayang El Nino makin konkret: BMKG memproyeksikan fenomena itu bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027, dan pada September ini saja sekitar 169 zona musim atau 25,41 persen luas daratan Indonesia diperkirakan mengalami puncak musim kemarau. Pasokan bawang merah dan bawang putih pun ikut terancam.
BPS mencatat inflasi Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 0,21 persen secara bulanan dan 3,19 persen secara tahunan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang inflasi tahunan 3,86 persen, dengan andil 1,13 persen terhadap inflasi umum. Yang lebih mengkhawatirkan: kelompok pangan bergejolak mencatat inflasi 0,88 persen secara bulanan di Agustus, berbalik dari deflasi 1,68 persen di Juli. Berbalik arah dalam satu bulan. Sasaran inflasi 2026 sendiri ditetapkan 2,5 persen plus minus 1 persen.
Selain menekan harga dari sisi pasokan, Dipo mengusulkan subsidi biaya transportasi distribusi antardaerah untuk memangkas ongkos logistik, serta percepatan penyaluran bantuan sosial seperti BPNT dan PKH. Untuk jangka menengah, ia mendorong subsidi benih, pupuk, dan air sebagai tameng menghadapi dampak kekeringan El Nino. "Jangka menengah sampai akhir tahun, subsidi benih, pupuk, dan air untuk menghadapi El Nino," ucap Dipo.
Pemerintah sebenarnya sudah menggerakkan beberapa instrumen. Gerakan Pangan Murah telah digelar 7.586 kali di 38 provinsi hingga awal Agustus. Bapanas juga menugaskan Bulog menyalurkan bantuan pangan beras Juli hingga September kepada 33,24 juta penerima, masing-masing 10 kilogram per bulan.
Soal energi, keputusan mempertahankan harga Pertalite di Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter, meski sejumlah BBM nonsubsidi naik per 1 September, mendapat apresiasi dari Dipo. Bukan sekadar soal harga di SPBU. BBM subsidi adalah tulang punggung logistik darat, dan kalau harganya ikut naik, biaya distribusi pangan langsung terkerek, inflasi makin sulit dikendalikan. "Iya sebenarnya buat second round effect sih," kata Dipo. "Pertalite sama solar itu kan lebih di logistik."
Pertanyaannya sekarang: seberapa cepat 300 ribu ton CBP itu bisa benar-benar sampai ke rak-rak pasar sebelum tekanan harga di September makin dalam?