Tepat sehari sebelum Natal, Balai Kota Sukabumi jadi saksi kesepakatan yang agaknya sudah lama dinantikan kedua belah pihak. Pemerintah Kota Sukabumi dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerja sama layanan perbankan pada Rabu, 24 Desember 2025.
Hadir langsung dalam seremoni itu Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, didampingi jajaran kepala perangkat daerah dan pimpinan BTN.
Ruang lingkupnya tidak sempit. Selain menyangkut efisiensi pengelolaan keuangan pemda, kesepakatan ini juga menyentuh transparansi dan akuntabilitas tata kelola fiskal kota. Bagi BTN, ini bukan sekadar ekspansi nasabah korporasi. Ini pintu masuk ke ekosistem keuangan pemerintahan Sukabumi secara lebih menyeluruh.
Potensinya? Bukan angka kecil.
Ayep Zaki menyebut kemitraan ini bukan sekadar urusan rekening dan transfer. Kolaborasi dengan BTN, tegasnya, diarahkan agar punya dampak langsung ke pembangunan daerah dan pelayanan publik yang lebih baik bagi warga. "Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik dan mendukung tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan," ujarnya.
Yang patut dicermati, paket CSR ikut dibundel dalam kesepakatan ini. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BTN akan difokuskan pada empat sektor: pemberdayaan UMKM, penguatan pendidikan dan kesehatan, penanganan kebencanaan, serta kepedulian lingkungan. Entah kebetulan atau tidak, keempat sektor itu persis menyasar titik-titik lemah yang selama ini jadi pekerjaan rumah banyak kota kelas menengah di Jawa Barat.
Sepanjang beberapa tahun terakhir, bank-bank BUMN memang makin agresif membidik ceruk pemerintah daerah. Sukabumi, dengan populasi hampir 400 ribu jiwa, bukan pasar yang bisa diabaikan begitu saja. BTN tampaknya sadar betul soal itu.
Apakah sinergi ini akan benar-benar terasa sampai ke warung UMKM dan puskesmas di sudut kota, atau cuma berhenti di plakat penandatanganan yang menghiasi dinding Balai Kota? Itu yang masih perlu dibuktikan.