Angka 196 ribu PHK dalam setahun terakhir memang cukup untuk membuat dahi berkerut. Tapi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti punya catatan yang perlu dibaca bersamaan: dari jumlah itu, 113 ribu orang sudah kembali bekerja, dan pasar tenaga kerja nasional justru menyerap hampir 1,9 juta orang baru.
Penduduk bekerja per Februari 2026 tercatat 147,67 juta orang, naik dari 145,77 juta di periode yang sama tahun lalu. Total angkatan kerja Indonesia kini menyentuh 154,91 juta orang. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.
"Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur, orang yang di-PHK dan orang yang terserap," tegas Amalia di Jakarta, Selasa. Pernyataan itu agaknya ditujukan untuk merespons narasi yang belakangan berkembang di publik, bahwa kondisi ketenagakerjaan Indonesia sedang dalam tekanan berat.
Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,68 persen dari 4,76 persen setahun sebelumnya. Secara absolut, jumlah pengangguran terbuka berkurang sekitar 34.700 orang menjadi 7,24 juta orang. Bergerak ke arah yang benar, meski pelan.
Amalia menjelaskan tambahan angkatan kerja baru sebagian besar berasal dari lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja. Sinyal demografis yang tidak bisa dianggap remeh. Setiap tahun ada gelombang lulusan baru yang butuh pekerjaan, dan kemampuan ekonomi menyerap mereka adalah salah satu indikator paling jujur tentang kesehatan pasar kerja.
Sepanjang Triwulan I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan memimpin dengan pertumbuhan 8,04 persen, disusul perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, dan pertanian 4,97 persen. Sektor-sektor inilah tulang punggung penyerapan.
Sisanya, sekitar 14 ribu dari korban PHK memilih keluar dari angkatan kerja untuk melanjutkan pendidikan atau urusan keluarga. Mereka tidak masuk hitungan pengangguran dalam statistik formal, meski nasibnya tetap layak jadi perhatian kebijakan.
Pemerintah tidak tinggal diam. Program Pelatihan Vokasi Nasional yang dikoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan lebih dari 70 ribu peserta tahun ini, dirancang agar langsung tersambung dengan kebutuhan industri. Program padat karya, tenaga kerja mandiri, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berjalan paralel sebagai jaring pengaman.
Pertanyaannya kini bukan soal apakah data PHK perlu dikhawatirkan, karena jawabannya: ya, perlu. Tapi apakah pasar kerja sedang kolaps? Data BPS bilang belum, dan bisa jadi narasi yang beredar memang lebih suram dari faktanya, kalau data ini bisa dipercaya.